::: MARI MEWUJUDKAN BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, SEJAHTERA, BAHAGIA, DAN BERKELANJUTAN :::

Home » Berita » Perwakilan Warga Desa Sambongrejo, Tuntut Pilkades Dibatalkan

Dialog 1 03052013Hampir 15 warga Desa Sambongrejo, mendatangi  dialog interaktif setiap Jum’at di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jum’at siang  (3/5/2013) pukul 14.00 wib. Dengan mengendarai sepeda motor mereka berharap ketidakadilan yang dirasakan bisa terbayarkan.

“ Kami ingin mendapatkan jawaban dari bapak-bapak yang peduli dengan keresahan hati warga Sambongrejo atas ulah penguasa Desa yang membohongi kita, Kenapa pilkades di sana juga dilaksanakan, padahal janji dari Kepala BPMPD tidak akan ada pilkades, tapi kenyataannya kemarin panitia melaksanakan pilkades, bahkan Surat Bupati yang mehimbau panitia tidak melaksanakan juga tidak dihiraukan, bahkan dianggap palsu,” Ujar Mifta dalam dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro.

Dijelaskan oleh Mifta, bahwa saat pelaksanaan Pilkades  (30/4/2013) lalu, banyak dilakukan kesewenangan  terhadap kepentingan masyarakat oleh panitia maupun oleh orang-orang suruhannya Sulastam (Kades Incambent), mohon masalah warga ini ada tindak lanjut dan penyelesaiannya.

Menanggapi permasalahan yang timbul di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo, pemerintah kabupaten Bojonegoro, langsung memberikan tanggapan. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah  Drs. Kusnandoko Tjatur P, MSi menjelaskan bahwa perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa semua permasalahan tentang Desa harus mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004, Perda Nomor 9 tahun 2010, Perbub Nomor 66 Tahun 2011, di era Reformasi semua tatanan Pemerintahan Desa  telah diatur berdasarkan Ketentuan Hukum, baik tentang pelayanan public dan pelaksanaan pemerintahan Desa serta Pilkades secara demokrasi.

Masih menurut Kusnandoko, mantan Camat Bubulan ini, meminta kepada masyarakat untuk bisa memahami pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam menyelesaikan masalah di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo. Memang bila dilihat ada kesalahan pelaksanaan Pilkades disana, tapi kita juga akan menyikapinya sesuai dengan aturan yang berlaku. “ Apabila ada permasalahan yang menyangkut hukum kriminal perlu dilakukan pelaporan ke Polisi, apabila ada yang menyangkut hokum perdata bisa dibawa ke PTUN, tapi semua itu bila bisa diselesaikan dengan musyawarah, lakukan dengan pemerintahan Desa,” Ujarnya singkat.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro H. Suyoto menilai dalam permasalahan di Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo, terdapat kesalahan pada tahapan Regulasi, dimana terdapat celah pencideraan yang mengakibatkan terjadinya masalah, yaitu adanya itimidasi kepada masyarakat dan prosedur yang dilanggar oleh panitia Pilkades, untuk yang ini akan ada sangsi hukum  dan saya telah meminta kepada inspektorat untuk melakukan penyelidikan.

Dialog 2 03052013

“ Pasti ada sangsi yang harus ditanggung panitia apabila terdapat kesengajaan mengabaikan surat Bupati, kita lihat saja nanti,” Ujar Bupati Bojonegoro agar masalah Desa Sambongrejo cepat terselesaikan.  (Mbang/Kominfo)

1 Comment

  1. sulistiono says:

    harus ada penengahnya itu pak,,, musyawarah mufakat cerminan sistem demokrasi indonesia, smua orang punyak hak dan kewajiban,,,

Leave a Reply

Hostgator Coupon 2014