Watimpres Minta Kedepankan Musyawarah Dalam Penanganan Sosial Migas
bojonegorokab.go.id - Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) menaruh perhatian khusus terhadap Kabupaten Bojonegoro. Terbukti, dalam sebulan rombongan Watimpres dua menggelar rapat koordinasi tentang penangan masalah sosial industry migas di Bumi Angling Dhrama, sebutan lain Bojonegoro.
Pertama, pada 16 September, anggota Watimpres Hasyim Muzadi melakukan rapat koordinasi tentang penanganan masalah sosial di sumur minyak tua. Kemudian,menggelar rapat koordinasi bersama muspida dan seluruh perwakilan perusahaan pengeboran minyak di Bojonegoro, Selasa (29/9/2015).
Kali ini kedatangan tokoh Nahdliyin ini untuk melihat perkembangan progres kegiatan industri hulu di wilayah Bojonegoro pasca kerusuhan di proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement and Constructions/EPC) 1 Banyu Urip Blok Cepu, yang terjadi pada 1 Agustus 2015 lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri muspida, wakil Bupati Drs. H. Setyo Hartono Dan sekretaris daerah, SKK Migas,ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), PT Pertamina EP Cepu, perwakilan kontraktor dan pekerja, Hasyim Muzadi menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen.
Pertama, berharap agar pimpinan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan tidak membuat kesalahan kepada karyawan ataupun masyarakat. Kedua, pimpinan perusahaan harus berhati-hati memprediksi kemungkinan kerawanan yang akan datang. Ketiga, secara khusus kepada pihak keamanan, Watimpres mengharapkan dalam penanganan penegakan hukum dengan pendekatan sosial dan keadilan. Sebab hal ini menyangkut masalah kebutuhan perut. Keempat, terkait prediksi pengangguran, kedepan agar diperhatikan betul sehinga tidak menimbulkan dampak kerawanan sosial.
"Kita harus mengedepankan musyawarah. Mereka kan orang asing ibarate tidak mengenal istilah tahlilan tapi kita harus memahami lokal," kata Hasyim Muzadi, di rumah Dinas Bupati Bojonegoro.
Dia menambahkan, terkait pelaksanaan program tanggungjawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR), Hasyim meminta harus clean and clear.
“Pemerintah dan perusahaan juga harus bisa membaur dan saling memahami bersama masyarakat,” pesannya.
Sementara Bupati Bojonegoro, Suyoto menyampaikan beberapa hal penting adalah akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas skenario puncak produksi. Selain itu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No 23 tahun 2011 tentang Konten Lokal di lapangan agar dilaksanakan secara baik.
Sementara terkait persiapan groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek Unitisasi Gas Lapangan Jambaran – Tiung Biru (J-TB) akan dilakukan cek list. Serta dilakukan kajian penanganan lingkungan hidup baik update maupun skenario lebih lanjut.
“Selanjutnya adalah tata ruang akan benar-benar di rencanakan dengan sebaik mungkin. Juga pembukuan keuangan kegiatan gas akan dipisahkan," jelas Suyoto.(dwi/kominfo)
