bojonegorokab.go.id - Program pelatihan 12 ribu orang yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro mendapat apresiasi Pemerintah Provinsi Jatim. Pelatihan ini dinilai menjadi langkah tepat untuk mempersiapkan menyambut Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) pada 2016 mendatang.
“Ini sangat bagus. Dari pelatihan itu masyarakat dapat menciptakan usaha baru dan mengembangkannya,” ujarnya Perwakilan Biro Kesra Seta Provinsi Jatim, Isman Widodo saat rapat koordinasi tenaga kerja dan transmigrasi menyongsong MEA di Ruang Mliwis Putih Bakorwil Bojonegoro, Kamis (8/10/2015).
Rapat ini diikuti perwakilan kabupaten se wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten/kota Mojokerto dan Kabupaten/kota Kediri.
Menurut Isman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyongsong MEA. Yakni penyiapan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja. Karena dengan diberlakukannya MEA, bukan hanya terjadi persaingan produk. Namun tenaga kerja dari asia juga akan banyak masuk ke Indonesia.
“MEA, AFCTA, WTO, tidak dapat ditolak. Namun negara masih diberi ruang untuk menghambat masuknya tenaga kerja dan barang dari luar negeri melalui penguatan regulasi lokal. Karena tarif dan perijinan sudah tidak dapat lagi menjadi barier dalam menghadapi pasar bebas,” jelas Isman.
Dalam bidang ketenagakerjaan, lanjut dia, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk memasuki siklus ” Bonus Demografi” yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 Tahun) mendominasi populasi nasional dengan laju pertumbuhan penduduk 0,696%.
Situasi tersebut, menurut dia, jika tidak dimanfaatkan akan menjadi ancaman. Untuk itu daya dukung pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, terlebih bila dikaitkan dengan potensi Jatim dimasa depan sebagai pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur.
“Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila Pemerintah mampu meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan menyediakan dan menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja, yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Lebih jauh Isman mengungkapkan, untuk pasar tunggal peredaran barang, jasa, tenaga kerja dan investasi, Pemerintah Provinsi Jatim telah melakukan pengkajian secara konprehensif dengan menginventarisasi permasalahan kedepan yang perlu diwaspadai.
Di antaranya arus barang yang bebas dapat berdampak pada masuknya produk-produk impor baik makanan dan minuman, produk elektronik, pertanian, kosmetik, obat-obatan yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Selain itu arus tenaga kerja yang bebas dapat berdampak pada penularan penyakit.
“Suka tidak suka, masyarakat harus kreatif dan produktif sehingga menjadi pemain utama mengelola potensi yang ada. Karena semua itu membutuhkan kreasi dan inovasi yang konsisten dan berkesinambungan,” pesannya.(dwi/kominfo)