Wabup Apresiasi Riset yang Dilakukan BI dan PWYP Indonesia

bojonegorokab.go.id - Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, mengapresiasi riset yang dilakukan Bojonegoro Institute (BI) dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Dia berharap penilitian yang dilakukan dapat menghasilkan rekomendasi bagi Pemkab Bojonegoro. "Sebab penanggulangan kemiskinan dibutuhkan kejujuran masing-masing SKPD. Data yang diberikan harus valid. Begitu juga sasarannya harus tepat," ungkap Setyo Hartono, saat memberikan pencerahan dalam focus group discutation (FGD) yang diselenggarakan Bojonegoro Institute dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, di Griya Darma Kusuma, Selasa (13/10/2015).

Seperti diketahui, kedua lembaga tersebut mengadakan riset efektifitas pengelolaan DBH-SDA terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Riset ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan alokasi dana perimbangan daerah terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga untuk melihat sejauhmana efektifitas DBH-SDA terhadap penanggulangan kemiskinan.

Menurut Aw. Syaiful Huda, Direktur Bojonegoro Institute , Kabupaten Bojonegoro memiliki ruang fiscal (APBD) tertinggi, nomer lima dari Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. Namun, hal itu belum secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan, kondisinya justru peringkat angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tmasih tinggi dibanding Kabupaten dan Kota Se-jawa Timur.

"Melalui riset ini, kami ingin melihat apa permasalahan dan kendala Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi kemiskinan. Apakah disebabkan oleh perencanaan, penganggaran dan pengawalan program yang tidak tepat sasaran. Atau karena faktor standar mengukur kemiskinan yang tidak tepat dengan karakteristik kemiskinan di Bojonegoro, “ katanya.

Dijelaskan, penelitian tersebut berupa pengumpulan data dengan pendekatan FGD yang melibatkan SKPD lingkup Pemkab Bojonegoro. Seperti Dinas Pendapatan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Pertanian dan instansi lainnya.

"Selain itu juga akan dilakukan in depth (wawancara mendalam) kepada perwakilan warga dan kepala desa," jelas AW.

Sementara itu sebelum dilakukan FGD, Bojonegoro Institute telah melakukan studi awal, melakukan pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD. Data program SKPD tersebut selanjutnya akan diteliti. Mulai dari sasaran penerimanya apakah benar-benar warga miskin atau bukan.

"Oleh sebab itu, penelitian ini akan melihat sejauhmana ketepatan sasaran program di masing-masing SKPD," pungkas AW. (Git/Kominfo)