Menangani Konflik Sosial Dengan Komunikasi

bojonegorokab.go.id - Satu hal yang menjadi kunci dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif ditengah masyarakat adalah peka dan aktif menjalin komunikasi dilapangan dengan seluruh lintas sektoral. Demikian diantara sambutan Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono, MM saat membuka acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Bojonegoro yang digelar di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (27/10) pagi tadi.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan ada beberapa hal yang dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif adalah dengan beberapa hal yang dimulai dari mengasah kepekaan terhadap setiap kejadian yang terjadi dilapangan. Kemudian adalah aktif memantau kerawanan sosial di lapangan. Wabup dalam kesempatan ini mengingatkan beberapa hal diantaranya adalah kita harus bisa menjaga kehormatan dan harga diri serta bersinergi dengan lintas sektoral serta meyakini apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Secara khusus Wabup perpesan agar masalah yang terjadi dilapangan utama desa seyogyanya bisa diselesaikan sampai tingkat kecamatan, sehingga kecamatan dan lintas sektoral lainnya agar bisa memfasilitasi dan memutuskan secara proposional. Kepada korps baju coklat ( Korpri) Wabup juga menegaskan beberapa hal penting yang salah satunya camat sebagai kepala wilayah agar mengetahui segala kejadian yang terjadi diwilayahnya diibaratkan jarum jatuh saja harus tahu. Itu adalah perumpamaan saja, lanjut Wabup, agar para camat sering melakukan pemantauan.

Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Kabupaten Bojonegoro, Kusbianto dalam laporannya menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Kanflik Sosial di Bojonegoro ini diikuti oleh camat dan muspika diseluruh wilayah Bojonegoro.

Berdasarkan data yang dihimpun humas beberapa issu yang terjadi di Bojonegoro yang didata oleh Bakesbangpolinmas Bojonegoro yang tertuang dalam rencana aksi resolusi konflik antara lain issu pembebasan lahan untuk proyek gas jambaran tiung biru, kerusuhan pada tanggal 1 Agustus 2015 di EPC 1 Banyuurip Blok Cepu Bojonegoro. Issu lain yang ditengarai adalah pembangunan waduk gongseng, keberadaan warung remang-remang, warung karaoke, peredaran miras, bilyard dan rumah kost. Issue lain adalah tambang pasir di bantaran sungai bengawan solo dan galian C di wilayah Bojonegoro timur serta pengadaan barang dan jasa Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). (Humas)