Sustainable Development Goals (SDGs) Sebagai Bentuk Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

bojonegorokab.go.id - SDGs secara resmi dimulai di Kabupaten Bojonegoro ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bojonegoro ,Drs. H. Suyoto, MSi . Selasa (22/3) pagi tadi dalam acara Lokakarya Regional Desiminasi Dan Pembelajaran Pelaksanaan RAAP – Id di Hotel Aston Bojonegoro. Tampak serta mendampingi, adalah Eduardo dari World Bank, Wakil Bupati Bojonegoro Drs. H. Setyo Hartono dan Wakil Bupati Trenggalek  Moh. Arifin, dan Zumrotin K. Susilo selaku SDGs Indonesia.

Bupati  saat mengawali paparannya menyampaikan bahwa tidak ada Kabupaten yang miskin yang ada adalah daerah yang salah urus. Dijelaskan Bupati ditilik dari potensi yang dimiliki Bojonegoro meliputi beberapa sektor antara lain 44 persen wilayah hutan, sumber daya air 717.877.000 m3 . Lahan produktif mencapai 78.000 dengan tingkat produktivitas 1,5 juta ton padi dengan populasi ternak sapi 169.639 ekor. Potensi lain dari Bojonegoro adalah merupakan penghasil migas nasional yang mencapai 650 juta barrel dan gas 6 TCF yang merupakan 20 persen dari cadangan nasional di wilayah Bojonegoro. Solusi yang diupayakan pemkab dalam mengatasi semua problem ditengah masyarakat melalui 6 pilar pembangunan berkelanjutan dan enam elemen transformasi yakni visi,strategi, pengaturan, manajemen operasional, budaya dan spiritual niat.

Ditambahkan Bupati dengan RAAP - Id World Bank ini diharapkan akan memperbaiki peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin untuk menekan angka kematian ibu, perbaikan mutu pendidikan guna meningkatkan angka partisipasi sekolah SMA sederajat, serta perbaikan pelaksanaan perizinan. Sementara ini Peningkatan pelayanan publik di kabupaten bojonegoro melalui GDSC, gerakan ayo sekolah, sagasih . Apresiasi anak yakni melalui DAK pendidikan untuk siswa SMA sederajat yakni 500.000 ditahun 2015 dan 2 juta rupiah per siswa ditahun 2016. Hal ini dalam upaya menekan angka drop out dan meningkatkan mutu belajar mengajar. Hal lain adalah dengan dikeluarkannya Perbup Nomer  15 Tahun 2015 yakni tentang insentif dan kemudahan penanaman modal.

Edgardo mengungkapkan  Indonesia adalah negara yang sedang tumbuh namun tantangan dalam penyediaan layanan publik masih banyak diantaranya 55 juta penduduk indonesia tidak memiliki akses listrik, 90 juta penduduk tidak memiliki akses air bersih, 13 juta anak anak masih kurang gizi. Belum lagi Angka Kematian Ibu yang masih di angka 190 per 100.000 kelahiran hidup dan Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara berpendapatan menengah di asia, . Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan reformasi berbasis masalah spesifik atau reformasi secara menyeluruh. RAAP - Id merupakan diagnostik implementasi kebijakan , program, dan prosedur adminstratif terkait dengan Gap pembangunan diwilayah tertentu. Rencana aksi nanti merupakan rencana yang berisikan tindakan dengan urutan tertentu untuk melaksanakan reformasi dan dengan memperhitungkan konteks ekonomi politik dari pemerintahan daerah tersebut. Diakhir sambutannya Edgardo menyampaikan pelajaran yang bisa dipetik dari RAAP - Id di Bojonegoro adalah perbaikan layanan publik adalah masalah kompleks yang membutuhkan keterlibatan multi sektor dan pemerintah berbagai tingkat, mencakup peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dan juga memberi stimulan bagi permintaan layanan. Pada sisi supply , pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua mata rantai dalam produksi layanan publik berjalan baik dan kualitasnya baik pula. Pendekatan seperti RAAP - Id dapat membantu mereviu apakah mata rantai layanan berjalan baik dan bangunan program sejalan dengan praktek terbaik berbasis data dan bukti. (hms)