Wabup : Jangan Sampai Ada Data K2 Bodong

bojonegorokab.go.id - Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono menegaskan, akan mengamankan data Honorer kategori dua (K-2) di wilayahnya. Hal ini untuk menghindari penggelembungan dan kecurangan jika nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat untuk pengangkatan mereka sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Demikian disampaikan Wabup saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Bojonegoro di Gedung Serba Guna, Minggu (27/3/2016).

Dia mengungkapkan, jumlah honorer K-2 di Bojonegoro sebanyak 1.430 K2. Data ini harus dijaga bersama agar tidak ada penggelembungan atau tenaga honorer bodong.

"Meskipun sampai saat ini belum ada aturan tentang pengangkatan tenaga K2 sebagai CPNS, tapi data itu harus diamankan bersama," kata Wabup saat membuka rakorda yang diikuti FHK2I sektor 2 se-Jawa Timur, yakni Lamongan, Tuban, Gresik, Pemakasan, Sumenep, Surabaya, Kediri dan daerah anggota lainnya.

Ada sekira dua ribu lebih orang yang hadir dalam rakorda ini. Selain itu juga Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, Fraksi PDIP DPRI, Arteria Dahlan, PB PGRI.

Wabup menyatakan, kewenangan untuk mengangkat honorer K2 adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. "Semua keputusan berada di tangan pemerintah pusat, jada saya minta untuk bersabar sampai ada aturannya," pesan politisi Partai Gerinda itu.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi A DPRD BOjonegoro, Doni Bayu Setiyawan, berjanji memperjuangkan kesejahteraan honorer kategori (K-2) di wilayahnya. Salah satunya meningkatkan gaji mereka dari sebelumnya Rp600.000 per bulan menjadi Rp1 juta per bulan.

"Ini bentuk apresiasi atas pengabdian Honorer K2. Kita harus memanusiakan manusia," tegas Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan saat menjadi pemateri

Selain itu, Doni juga akan meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk memperhatikan Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun.

"Saya atas nama Fraksi PDIP bersama fraksi-fraksi lain komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Honorer K2," tandas mantan aktivis HMI Bojonegoro itu.

Tak kalah pentingnya, lanjut Doni, data Honorer K2 yang sudah ada harus diamankan dan dikawal. Bukan hanya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, tapi FHK2I harus ikut mengunci data.

"Kita di DPRD akan mendorong Badan Kepegawaian Daerah untuk membuka data K2 kepada FHK2I. Sudah saatnya transparansi dipraktikan oleh pejabat daerah," pungkas Doni.

Ketua DPD FHK2I Kabupaten Bojonegoro, Arif Ida Rifa'i, menambahkan, rakorda ini mengambil tema 'Honorer K2 bangkit dan bersatu untuk diangkat PNS'.

"Ini berkaitan dengan masalah penyelesaian honorer K2 di Indonesia," sergahnya.(dwi/kominfo)