Bahas Pengembangan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P, membuka diskusi pembahasan pengembangan menara telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro, di rumah dinas Bupati, (20/04/2016). Kegiatan ini di hadiri oleh beberapa SKPD diantaranya Bappeda, Badan Perijinan, BLH, Dishub, Kabag Hukum dan beberapa provider seperti Telkomsel, XL dan Protilindo. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terkait status dan kepemilikan menara. Menurut Kusnandaka, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari UU nomor 28 Tahun 2009 terkait retribusi pajak.Sebagai SKPD Pemkab sudah selayaknya jika Kominfo mengambil andil terkait pendataan jumlah menara. "Karena berkaitan dengan program pelayanan IT Pemkab dalam rangka mensukseskan perencanaan pembangunan jaringan di seluruh Kecamatan di Bojonegoro," ungkapnya. Dijelaskan, kegiatan ini dikerucutkan pada kejelasan hukum dan kepemilikan suatu menara. Karena berdasarkan data yang ada di Dinas Kominfo, terdapat sekitar 199 menara. "175 diantaranya masih aktif dan 17 menara belum teridentifikasi," katanya. Sedangkan 57 persen menara berijin, 42 persen tidak berijin dan 2 persen masih dalam proses perijinan. Untuk jumlah nomor objek pajak (NOP) ada 56 persen menara yang memiliki NOP, 46 persen tidak memiliki dan 36 persen memiliki ijin dan NOP. Kegiatan ini bertujuan untuk rekonsiliasi data menara telekomunikasi, sosialisasi dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi. Sementara itu menurut Maruli, perwakilan provider dari Telkomsel, pihaknya menyambut baik niatan Pemkab Bojonegoro untuk melakukan pendataan menara. "Hal ini sebagai bukti bahwa sudah seharusnya telekomunikasi menjadi infrastruktur prioritas. Karena sebagai penyumbang kedua bagi negara setelah pertambangan," ujarnya. Harapannya dari kegiatan ini ialah agar Pemkab dan provider dapat bersinergi dalam menuntaskan permasalahan telekomunikasi salah satunya terkait izin dan PBB. (Rik/Kominfo)