bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro, Suyoto hadir dan memberikan pencerahan dalam acara pembukaan Pendidikan dan pelatihan Patriot Energi angkatan 2, di Hall Kementrian ESDM, jln. Medan Merdeka Selatan 18, Selasa (03/05/2016). Dalam acara yang dibuka oleh Menteri ESDM, itu Kang Yoto sapaan akrab Bupati Bojonegoro menyampaikan materi dengan tema : "Bergerak Bersama Rakyat Membangun Daerah". Kang Yoto mengungkapkan bagaimana kondisi yang di hadapi oleh Indonesia terkait energi, kondisi pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk, penduduk indonesia 237,6 juta jiwa, tahun 2020 diperkirakan tumbuh menjadi 271,1 juta jiwa, pada tahun 2035 diperkirakan menjadi 305,6 juta jiwa naik 28,6 %( data dari jurnal keluarga BKKBN tahun 2014), dengan asumsi pertumbuhan konsumsi minyak 6% per tahun. Pada tahun 2025 kebutuhan minyak menjadi 2,7 juta barel per hari pertumbuhan konsumsi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pertambahan populasi atau jumlah penduduk di Indonesia, apa yang terjadi setelah itu posisi ketahanan energi indonesia semakin merosot dalam beberapa tahun terkahir, penyebabnya, ketidak seimbangan laju ketersediaan energi dengan kebutuhan. Tantangan indonesia dengan adanya pertambahan penduduk yaitu peningkatan kebutuhan pangan dan bagaimana meningkatkan kebutuhan energi. Lantas apa tugas pemerintah dalam dalam menghadapi tantangan tersebut ? Menurut Kang Yoto, pemerintahan itu dibuat bersama, karena ada masalah publik yang tak dapat diselesaikan oleh warga negara baik secara personal maupun kelompok, maka pemerintah harus hadir menjadi bagian dari solusi publik. "Kehadiran ini sering disebut dengan pemerintahan yang good and clean governance, "ungkap Kang Yoto. Bupati Bojonegoro dua periode ini juga mengungkapkan bagaimana kontribusi Bojonegoro sebagai bagian dari negara mengelola energi agar terjaga keberlangsungannya. "Pemerintah Bojonegoro disini ada 2 berperan sebagai 1. Normatif yang didalamnya ada fungsi pelindung, fungsi regulator, dan fungsi pelayanan, ke 2 Transformatif yang didalamnya ada fungsi pemberdaya dan fungsi pencerah," jelasya. Sementara lanjut dia, masalah yang dihadapi Bojonegoro sendiri adalah kemiskinan, pengangguran, SDM yang rendah, keamanan dan ketertiban, keharmonisan sosial politik serta transportasi publik. "Masalah itu semua tidak dapat diselesaikan secara personal maka dibutuhkanlah pemerintah yang hadir sebagai solusi publik," tandas Kang Yoto. Apa strategi Bojonegoro untuk keberlangsungan energi negeri ini, ? Pertamamenggunakan prinsip efisiensi yang mana efisiensi listrik dan air dilingkungan pemkab, membuat program pengelolahan sampah plastik menjadi solar di TPA yang digunakan untuk bahan bakar mesin pencacah sampah, penyaluran gas metan ke 10 KK disekitar TPA sebagai pengganti kayu bakar dan elpiji. Kedua adalah prinsip pengalihan pompanisasi pertanian dari BBM ke listrik di 11 titik, membuat program PLTS solar home system dilaksanakn di dusun daerah hutan sebanyak 345 unit, pembuatan biogas sebanyak 80 unit. Prinsip ketiga dengan cara menabung, program Pemkab Bojonegoro pembangunan 1000 embung, penghijauan melalui gerakan sodokah pohon, program budidaya kemiri sunan dari tahun 2014 s/d 2018 yang bertujuan menghasilkan CKO sebanyak 233.000 barel. Disela acara tersebut kang yoto juga mengungkapkan bahwa potensi migas yang ada di Bojonegoro seperti hal nya dua sisi mata uang. "Maksutnya DBH migas yang cukup besar sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan, ekspektasi masyarakat bahwa migas akan membawa dampak kesejateraan, terciptanya lapangan kerja yang besar terutama dengan berkembang industri turunan migas," jelas Kang Yoto. Selain itu, kerusakan lingkungan dan infrastruktur akan menimbulkan bencana, kehilangan lahan produktif serta berpotensi menciptakan orang kaya dan calon orang miskin baru. "Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro agar potensi ini tidak muncul, yang dilakukan adalah migas harus di kelola dengan perencanaan yang bijak, akuntabel dan transparan," tegas Kang Yoto. Lebih jauh dikatakan Isu terpenting terkait migas: pertama bagaimana dampak dari ekplorasi dan ekploitasi, 2 bagaimana meminimalisir terjadinya konflik sosial, 3. Bagaimana mengoptimalkan dan mengelola hasil pendapatan migas untuk kesejahteraan masyarakat. "Untuk menjawab isu pentg terkait migas tersebut pemerintah harus proaktif mendukung suksesnya produksi migas, mengoptimalkan perencanaan yang baik, pendekatan sosial dan transparansi, pemerintah harus membuat strategi agar terhindar dari kerusakan lingkngan, membuat regulasi terkait RTRW, menyusun dokumen RPJM , serta menyiapkan Perda yang mengatur tentang CSR," imbuh Kang Yoto. Untuk apa dana bagi hasil migas Bojonegoro, Kang Yoto mengungkapkan bahwa dana bagi hasil migas hanya digunakan untuk: meningkatkan kapasitas daerah, meningkatkan kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas SDM Diakhir paparannya Kang Yoto mengungkapkan model Bojonegoro dalam menghadapi tantangan pembangunan, pembangunan yg dijalankan harus memahami inti mslah, mempertegas mimpi, menerima realitas dan mengoptimalkan potensi, serta dibutuhkannya transformasi dari ego system to eco system, dulunya pengamat, komentator, penonton, skrg yg kita lakukan adlh niat terlibat aktif dalam transformasi sosial. (***)