Jelang Apel Besar Bela Negara, Kominfo Sampaikan Keberhasilan Bojonegoro dalam OGP

bojonegorokab.go.id - Dinas Kominfo Bojonegoro berbagi kisah keberhasilan Open Government Partnership (OGP) yang sudah terjadi di Bojonegoro melalui salah satu stasiun radio di Bojonegoro, Sabtu (14/05/2016). Bojonegoro telah melaksanakan OGP berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Pemerintahan yang kemudian di berlakukan secara serentak pada April 2010. Dalam talk show itu Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P melalui Kepala Bidang (Kabid) Jaringan Komunikasi (Jarkom), bahwa Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan OGP jauh sebelum di berlakukan. Sebagai contoh adanya dialog publik di Pendopo setiap Jum'at siang. "Kegiatan tersebut merupakan terobosan awal Pemkab Bojonegoro untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab untuk mewujudkan Pemerintahan yang terbuka maka perlu adanya sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat," katanya. Dijelaskan, pemerintah yang terbuka ialah Pemerintah yang mampu secara transparan membuka informasi terkait pemerintahan. Mulai dari kinerja pemerintah, keuangan dan rencana aksi pemerintah. "Dengan keterbukaan pemerintah yang telah di terapkan oleh Kabupaten Bojonegoro, memberikan buah manis.Selain bukti fisik dengan kemajuan sistem pemerintahan, dengan keterbukaan tersebut telah membawa Kabupaten Bojonegoro ke kancah Internasional," ungkapnya. Sementara itu dengan masuknya Bojonegoro sebagai salah satu dari ke'15 Kabupaten yang OGP di seluruh dunia, masyarakat merupakan subjek pembangunan, oleh sebab itu seluruh aspirasi mereka akan kami tampung guna mendukung pembangunan berkelanjutan. "Sebagai celebration atas masuknya Bojonegoro menjadi salah satu Kabupaten yang OGP, maka Pemkab Bojonegoro akan melaksanakan upacara bela negara pada 17 Mei mendatang," imbuhnya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Bakesbangpolinmas Bojonegoro Kusbiyanto. Menurutnya, bela negara merupakan suatu konsep sebagai wujud patriotisme oleh komponen negara untuk mewujudkan ketahanan pemerintah. Hal itu bisa di buktikan secara fisik dan non fisik, bukti fisik dapat di lihat dari agresi masyarakat dalam melakukan ketahanan dalam membela daerahnya. Bukti non-fisik yakni dengan kemajuan pendidikan, kerjasama sosial. "Bela negara merupakan pernyataan sikap masyarakat Bojonegoro terhadap kemajuan pemerintahan, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan," jelasnya. Wujud bela negara tersebut di aplikasikan melalui keingininan dan cita-cita masyarakat dalam melakukan ketahanan negara dalam lingkup keamanan, sosial dan perlindungan dari ancaman. (Rik/Kominfo)