Dewan Riset Daerah Kulon Progo Ingin Berprestasi Seperti Bojonegoro
bojonegorokab.go.id - Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi daerah kunjungan dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Kali ini Kabupaten Kulon Progo yang melakukan study banding terkait bidang reformasi birokrasi di kabupaten Bojonegoro. Sedikitnya ada 10 orang yang terdiri dari unsur Dewan Riset Daerah (DRD) yang terdiri dari Sekretariat DRD dan SKPD terkait yang mengikuti kegiatan ini. kedatangannya diterima oleh Asisten I bidang Pemerintahan Djoko Lukito di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (04/08/2016).
Dalam kesempatan itu Djoko Lukito menjelaskan kondisi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki banyak tantangan yang harus diselesaikan, seperti keterbatasan SDM, terbatasnya obyek wisata dan bencana banjir yang sering melanda. "Namun sampai saat ini Pemkab terus berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang kerja baru," ungkapnya.
Salah satu upaya yang dilakukan lanjut dia adalah mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuka obyek wisata baru. "Seperti agro wisata kebun belimbing, bendung gerak serta negeri atas angin," ujarnya.
Sementara Bambang Suwignyo Ketua DRD Kabupaten Kulon Progo selaku ketua rombongan menyampaikan telah mendengar apa yang telah dicapai Kabupaten Bojonegoro. "Kami ingin belajar tentang tata kelola organisasi serta ingin mengetahui cara seperti apa yang digunakan agar bisa berprestasi," jelasnya.
Dia juga menceritakan Dewan Riset Daerah adalah tim yang sebagian besar terdiri dari Dosen dan aktifis yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Bupati. "Tujuannya untuk meningkatkan capaian kerja Kabupaten Kulon Progo," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Aan Syahbana Kabid Penelitian Dan Pengembangan Bappeda Bojonegoro menegaskan bahwa dalam menjalankan reformasi birokrasi, banyak hal yang telah dilakukan kabupaten Bojonegoro.
"Diantaranya menerapkan 10 isu strategis yang menjadi acuan kegiatan SKPD, membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan agar bisa menjamin kegiatan yang akan terlaksana bisa efektif dan efisien, serta mengadakan dialog publik yang bertujuan agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya," paparnya. (Git/Kominfo)
