DPD RI Gelar Dialog dan Serap Aspirasi Naker Asing Di Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - DPD RI melakukan kunjungan di Bojonegoro untuk menggali informasi dan aspirasi tentang tenaga Asing di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut di kemas dalam dialog ringan serap aspirasi, dihadiri oleh Emilia Contesta perwakilan DPD RI, Kapolres, Dandim 0813, Kepaka Bakesbangpol dan Linmas, dan Kepala Disnakertransos, di ruang rapat kantor Disnakertransos Jumat (05/08/2016). Dalam kesempatan tersebut Kepala Disnakertransos Adie Wicaksono, menyatakan bahwa sampai tahun 2016 terdapat hampir 318 warga asing yang bekerja di Bojonegoro. Paling banyak dari mereka bekerja di Migas. "Namun, kelemahannya banyak dari tenaga Asing tersebut tidak melapor ke disnakertransos. Sehingga pihak kami tidak bisa memberikan data sepenuhnya jumlah tenaga tersebut," katanya. Menurutnya Banyak dari tenaga asing datang ke Bojonegoro dengan visa kunjungan (tourism), padahal mereka bekerja disini. Semua itu lanjut Adie karena belum adanya satu pintu yang menangani masalah migrasi/ perpanjangan izin tenaga kerja asing. Sehingga banyak dari mereka yang mengabaikan untuk melapor pada dinas yang menangani. "Sehingga apabila ada kejadian yang tidak di ingiankan, misalnya kecelakaan kerja atau yang lainnya. Pihak kami akan kesuliran untuk mendata," jelasnya. Sementara itu perwakilan DPD RI Emilia Kontesta, menjelaskan kedatangannya terkait issu tenaga kerja Tiongkok yang mencapai 10juta jiwa. Padahal, banyak dari keluarga kita yang harus menjadi buruh di negara tetangga. Hal ini sangat di sayangkan sekaki, apabila dari pemkab dan pihaka terkait tidak meminimalisir maraknya tenaga Asing di Bojonegoro. "Boleh mendatangkan tenaga expert dari luar negeri, tapi tenaga unskill harus dari lokal atau negeri sendiri," tegasnya Keterbatasan SDM memang kerap kali jadi kendala, oleh sebab itu dinas terkait sudah seharusnya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Dengan harapan di Bojonegoro, untuk tenaga kerja Asing agar di batasi. Agar, tenaga kerja asli Bojonegoro dapat terserap dan tidak harus bekerja di negara orang lain. (Rik/Kominfo)