Mahasiswa Program Doktor Dari Unversitas Tokyo Lakukan Riset di Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Ali Muhidin mahasiswa program Doktor di University of Tokyo, Senin (8/8) pagi tadi mengunjungi Kabupaten Bojonegoro untuk bertemu dengan Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, Msi. Ali Muhidin yang juga salah satu dosen dari Fakultas ilmu Politik dan Sosial Universitas Indonesia menyatakan bahwa dirinya melakukan riset dengan fokus utama kebijakan pemerintah atau perda yang bernuansa islami.

Riset dilakukan di 10 propinsi antara lain Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur sasaran meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik dan Bojonegoro. Bupati Bojonegoro.

Drs. H. Suyoto dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa di Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui perda atau kebijakan yang bernuansa islami.

Menurut Bupati, Bojonegoro adalah miniatur indonesia, simbol nilai nilai islami yakni rukun iman dan kebangsaan yang ada adalah pancasila. Karena pancasila sudah menjadi bagian dari semua keragaman. Oleh karenanya menghadirkan pancasila, melaksanakan amanah UUD 1945 dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk masalah spiritual dan keagamaan kembali ke setiap individu masing-masing.

Bupati menyatakan bahwa pada periode kedua kepemimpinan pembangunan mushola dan masjid bukan wilayah publik. Lalu apa yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai banyak manfaat salah satunya pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya.

Ditegaskan Bupati mengambil langkah ini bukan perkara gampang namun dengan komunikasi yang tepat akhirnya semua pihak memahami. Karena apa yang dilakukan ini semata-mata untuk kepentingan rakyat . Yang harus digaris bawahi bahwa Bupati adalah menjalankan amanah rakyat, pemimpin dipilih untuk melaksakanan visi dan misi, sedangkan legislatif bertugas melakukan mekanisme pengawasan.

Membangun komunikasi politik menjadi kunci utama menyelesaikan masalah yang ada ditengah masyarakat kita. Jika selama ini ada anggapan jika pemimpin diusung dari salah satu kalangan maka dia akan selalu dekat dan membantu golongan itu maka itu persepsi yang salah, Bojonegoro tidak demikian karena Good Governance hadir atas masalah rakyat, karenanya birokrat harus efektif menggunakan kewenangan, membantu rakyat dan harus senantiasa nyambung dengan rakyat.

Pemimpin itu harus memiliki sifat tabligh, amanah dan fatonah sehingga akan terwujud pembangunan yang transparan dan akuntabel. Saat ini Bojonegoro menjadi percontohan OGP tingkat dunia dan pemkab pun mengembangkan kurang lebih 53 aplikasi IT untuk membangun Bojonegoro yang lebih baik. (Hms)