Pemkab Jombang Kunjungan Kerja Ke Bojonegoro Terkait Pengelolaan Buffer Stock Desa

bojonegorokab.go.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Jombang di BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro  pada hari Rabu, 31 Agustus 2016. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait pengelolaan buffer stock pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan mendapatkan informasi terkait rencana kerjasama dalam hal pengelolaan inflasi daerah. Kunjungan dari Pemkab Jombang terdiri dari unsur BAPPEDA, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas pertanian, BPMPD, serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Jombang.

Diungkapkan oleh BAPPEDA Jombang,Ir. Ninik Puji Rahayu, bahwa Kabupaten Jombang memiliki surplus beras 149.000 ton per tahun, tetapi kondisi lumbung-lumbung pangan masih kosong karena padi yang dipanen langsung dibeli tengkulak keluar Jombang. Pemkab Jombang menilai bahwa Kabupaten Bojonegoro telah lebih dahulu melakukan upaya kerjasama antar daerah dengan menempatkan BUMDesa- BUMDesa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.  Kondisi kedua daerah dirasakan hampir sama karena seperti  halnya di Bojonegoro, Pemkab Jombang juga belum mempunyai BUMD khusus yang menangani agrobisnis. Selain itu Bagian Perekonomian Kabupaten Jombang juga ingin mengetahui lebih jauh kiat tim Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)  dalam mengendalikan harga barang di daerah.

 ”kedatangan kami kesini untuk mendapatkan masukan dan belajar bagaimana Pemkab Bojonegoro melaksanakan pembinaan BUMDesa, dan menjadikan BUMDesa sebagai buffer stock di level desa” kata Hari P, dari BPMPD Kabupaten Jombang.

Menanggapi maksud kedatangan Pemkab Jombang, hadir dalam pertemuan SKPD  yang  mewakili Pemkab Bojonegoro antara lain dari BAPPEDA, Dinkop dan UKM, Disperindag, Bagian Perekonomian,  BPMPD, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta  Dinas Pertanian.

Mengakomodir apa yang disampaikan oleh BAPPEDA dan BPMPD Jombang, Kabid Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Eryan menyampaikan bahwa tata kelola komoditas pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, semua stakeholder yang terkait dengan pangan harus dilibatkan termasuk BUMDesa, karena peran BUMDesa ini penting untuk mengembangkan potensi lokal termasuk potensi pertanian di tingkat desa. Memperkuat BUMDesa sebagai buffer stock pertanian seperti yang dilakukan oleh BUMDesa Kedungprimpen kec.Kanor; BUMDesa Bendo, kec. Kapas;  maupun BUMDesa-BUMDesa lainnya perlu untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, yang diharapkan akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah komoditas pertanian di desanya. Untuk itu pengembangan BUMDesa diarahkan pada pelaksanaan kemitraan baik dengan BULOG maupun dengan pihak swasta lainnya.

Bentuk fasilitasi  kemitraan yang telah dilaksanakan Pemkab untuk BUMDesa antara lain dengan melaksanakan kesepakatan perdagangan antara PT. Puspa Agro,  salah satu BUMD di Provinsi  Jatim dengan BUMDesa-BUMDesa di Bojonegoro untuk  komoditas padi dan bawang merah.  Selain itu  telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan BUMDesa Bojonegoro dengan lembaga perbankan, Perguruan tinggi, dan pihak swasta lainnya dalam bentuk CSR serta dalam bentuk kerjasama bisnis dengan distributor pupuk, pabrik pakan ikan, ritel modern,  perhotelan, dll.

Dalam upaya pengendalian inflasi daerah, Eryan menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro  dan Bank Indonesia cabang Surabaya telah menandatangani MOU dan PKS (perjanjian kerjasama) untuk pengembangan cluster bawang merah.  Selama ini banyak permasalahan  yang terjadi di sentra bawang merah bojonegoro antara lain: Sebelum panen, umumnya sudah ditebas oleh pedagang pengumpul, yang mengindikasikan adanya keterbatasan modal petani dan ketidak mampuan dalam penanganan pasca panen serta tunda jual; Harga yang  fluktuatif dan seringkali merugikan petani; serta Belum ada proses peningkatan nilai tambah bawang merah. Disini terdapat peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui pengembangan hulu-hilir  cluster bawang merah dengan menjadikan BUMDesa Pejok, kecamatan Kedungadem sebagai pilot project  lembaga buffer bawang merah dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Kegiatan ini akan dimulai di musim tanam  bawang mendatang di triwulan 4 tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya akan dikawal oleh SKPD terkait.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa BPMPD Kabupaten Bojonegoro, Masirin mengatakan, bahwa dalam pembinaan BUMDesa di kabupaten Bojonegoro dilakukan bersama antara BPMPD dan BAPPEDA kabupaten Bojonegoro. BPMPD memberikan Bantuan Keuangan @ 25 juta kepada BUMDesa-BUMDesa yang dibina bersama BAPPEDA, sedangkan BAPPEDA melaksanakan fungsi monev dan pembinaan langsung kepada  BUMDesa-BUMDesa dengan melibatkan 10 tenaga pendamping BUMDesa dan 1 koordinator pendamping untuk 51 BUMDesa pilot project di Bojonegoro.

Pendampingan dilaksanakan bersama untuk menghimpun kekuatan terbaik Pemkab dengan fungsi  pemberdayaan desa oleh BPMPD;  dan fungsi koordinasi  bidang ekonomi BAPPEDA terhadap SKPD Pemkab maupun kepada pihak eksternal Pemkab termasuk NGO, perguruan tinggi, dan CSR, Ujar Ike Widyaningrum, Kasubid Indagkop BAPPEDA Kab.Bojonegoro. BAPPEDA menaruh perhatian khusus kepada BUMDesa karena sebagian besar wilayah Bojonegoro mempunyai karakter ekonomi pedesaan  sehingga membangun BUMDesa untuk mengembangkan potensi lokal   merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi pedesaan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat Bojonegoro.

Terkait pengendalian harga, Didik Hari S, Kasi Usaha dan Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro, menyatakan Pemkab akan menggelar pasar murah untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bakan pokok menjelang Puasa Ramadhan. Selain itu disperindag Bojonegoro juga telah memiliki website harga online  untuk 48 komoditas yang selalu diupdate secara harian, serta mempunyai mekanisme early warning system untuk mengantisipasi kenaikan harga yang terjadi beberapa hari secara berturut turut. Juga dijelaskan bahwa pengendalian harga terjadi tidak hanya ketika stock barang sedikit, melainkan juga apabila terjadi overstock melalui pasar lelang di daerah luar Bojonegoro.

Pemkab Jombang mengapresiasi peran SKPD dan stakeholder lainnya di Bojonegoro untuk pengendalian harga dan  mengembangkan  BUMDesa sebagai buffer stock di Bojonegoro. “Kedepan, semoga kami dapat mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro dalam menjaga ketahanan pangan dengan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, kalangan usaha dan juga melibatkan BUMDesa di tingkat desa” ujar   Ninik.