bojonegorokab.go.id - Saat ini ada empat desa yakni Napis Kecamatan Tambakrejo, Duwel Kecamatan Kedungadem, Klampok Kecamatan Kapas dan Desa Ngringinrejo Kalitidu adalah contoh desa yang sudah menerapkan open government partnership (OGP) dan IT serta pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Demikian diungkapkan Bupati Bojonegoro, Suyoto saat menerima tamu Ria Emunsari, Daniel Costa, Fletcherd dari MAVC (Making All Voices Count) di Rumah Dinas Bupati Senin (12/09) kemarin.
Turut serta mendampingi Kang Yoto dalam kesempatan ini antara lain Asisten I Djoko Lukito dan Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P, Joko Purwanto, Aw. Saiful Huda dari Bojonegoro Institute (BI), Widi Heriyanto, Aisah dari Sinergantara
Kepala Dinas Kominfo,Kusnandaka Tjatur P dalam kesempatan ini menyatakan bahwa data yang dihimpun ini dilakukan oleh PKK yang merupakan sebuah organisasi wanita mitra pemerintah. "Data didapat langsung dari warga melalui dasa wisma yang dilakukan secara manual kedepan data ini akan di input dalam sebuah aplikasi," katanya.
Sementara itu Bupati Bojonegoro Suyoto (Kang Yoto) menyampaikan bahwa OGP akan diterapkan diseluruh wilayah Bojonegoro tepatnya 430 desa. Dijelaskan, Bojonegoro selama ini dikenal dengan daerah yang sangat miskin. Data yang dihasilkan sangat tepat waktu dan senantiasa diperbarui oleh PKK.
"Banyak hal yang dilakukan pemkab Bojonegoro mulai menyiapkan big data, salah satunya pemanfaatan IT dan kini beberapa pihak juga siap mendampingi untuk pengembangan IT kedepannya," ungkap Kang Yoto.
Ditambahkan, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dibidang pendidikan,kesehatan,pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan sektor UMKM dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Salah satu yang membuat mengapa AKI kembali tinggi di Bojonegoro karena banyak ibu hamil yang hidup terpisah dari suaminya,karena suami mereka bekerja diluar negeri atau luar kota," imbuhnya.
Menurut Kang Yoto Kurangnya kamunikasi ini membuat banyak ibu hamil yang mengalami depresi. Selain itu penanganan untuk ibu hamil kini semakin ditingkatkan meski jauh dari suami sudah ada penanganan dan tindakan jika sewaktu waktu harus ada tindakan.
"Dimana diharapkan sudah menandatangani berkas jika sewaktu waktu dibutuhkan tindakan lanjutan serta setiap ibu Hamil keluarga harus menyiapkan 3 pendonor darah untuk antisipasi," terang Kang Yoto.
Bupati menyampaikan bahwa data yang dibuat oleh PKK ini diperbarui setiap sebulan sekali. Untuk membangun komunikasi ini Bupati melakukan beberapa hal antara lain masyarakat memiliki nomer kontak person Bupati dan para pejabat, sehingga mereka bisa menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Untuk membangun OGP ini adalah suatu yang sangat tak pernah diduga apalagi Bojonegoro menjadi percontohan ditingkat dunia.
Bojonegoro beratus ratus tahun tahun lalu adalah daerah yang dilanda kemiskinan dan kelaparan yang sangat luar biasa. Dan Bojonegoro merupakan daerah konflik sejak beberapa jaman dan perubahan tata pemerintahan.
"Apalagi kini kita menjadi wakil Indonesia di kancah OGP melawan DKI Jakarta dan Aceh. Oleh karenanya Bojonegoro tak hanya untuk Indonesia namun dari Bojonegoro untuk Indonesia," kata Kang Yoto.
Selain itu Bupati juga menyaampaikan bahwa bulan Oktober mendatang Bojonegoro akan merayakan OGP Day, dimana banyak tamu dari luar yang akan melihat penerapan OGP di Bojonegoro. Jika tidak ada aral merintang akan digelar 5-10 oktober mendatang. Saat ini banyak orang,lembaga baik dari indonesia atau Jakarta yang berkunjung di Bojonegoro untuk membantu dan mendukung OGP di Bojonegoro.
"Hal utama adalah adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga dengan kepercayaan itu kita menjalankan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tanpa adanya dukungan dari semua pihak maka akan percuma,transparansi,akuntabel dan partnership adalah kolaborasi yang didukung inovasi dan IT," tandasnya.
Masih kata Kang Yoto, Bojonegoro kini berbahagia. Karena dengan OGP ini seperti sebuah lilin yang menerangi, maka pemkab Bojonegoro sangat menerima dengan tangan terbuka setiap dukungan,kritrikan dan apapun itu.
"Kolabarasi antara pemerintah dan NGO seperti sinergantara dan BI mendukung pemerintah ini sangat luar biasa ini adalah contoh yang bagus demokrasi di Indonesia," pungkas Kang Yoto. ***