bojonegorokab.go.id - Tim penilai festival open government patnership (OGP) kabupaten mulai melakukan penilaian transparansi Pemerintah Desa, Senin (26/09).
Penilaian ini sebagai salah satu apresiasi yang di berikan Pemkab kepada Desa yang transparan dengan anggarannya.
Kusnandaka Tjatur P, Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro selaku Ketua Penilaian Transparansi Desa
mengatakan bahwa transparansi anggaran Desa merupakan salah satu dari komitmen pelaksanaan OGP.
"Hal itu untuk menjawab pertanyaan publik terkait dana yang masuk ke Desa," katanya.
Pemkab akan memberikan penghargaan bagi Desa yang bersedia mempublikasikan anggarannya yang an
Dalam melakukan penilaian, Kominfo menggandeng Bappeda, Bag. Pemerintahan, BPMPD dan NGO. Sebagai sarana pertimbangan agar Desa yang terpilih nantinya benar-benar layak dan sudah terbuka.
Dalam penilaiannya, tentu ada beberapa kriteria yang harus di lakukan oleh Desa. Selain pemasangan media luar ruang baliho, masih ada poin penilaian lainnya.
Untuk pemasangan baliho maksimal tiga yang terpasang di tiga lokasi berbeda. Misalnya, di depan Balai Desa, di tempat keramaian dan di perempatan.
Cara dan komponen yang di gunakan dalam pemasangan baliho juga merupakan salah satu kriteria penilaian.
Dalam penilaian ini, untuk setiap Kecamatan akan dipilih satu Desa. Yang kemudian akan diseleksi lagi.
Untuk Desa yang terpilih, harus mempunyai inovasi dan IT. Misalnya, mereka memiliki agenda untuk musrenbangdes atau dialog.
Disamping itu, perkembangan IT di Desa tersebut juga menjadi poin penilaian. Karena dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana masyarakat faham IT.
Selain itu, apakah desa tersebut memiliki sarana publikasi selain baliho. Dan seberapa sering mereka mengupdate informasi.
Penilaian ini akan berlangsung kuranglebih lima hari. Oleh karena itu, untuk setiap Desa yang terpilih diharapkan kerjasamanya untuk mempermudah penilaian. (Rik/Kominfo)