Dishubkominfo Ponorogo Belajar Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kominfo Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Pasca pelaksanaan festival Open Government Partnership (OGP) membuat Kabupaten Bojonegoro menjadi tranding topik. Banyak Daerah tetangga tertarik untuk belajar pemerintahan di Bojonegoro.Seperti yang dilakukan oleh Dishubkominfo Ponorogo yang mengunjungi Dinas Kominfo, Jumat (21/10). 

Menurut Yuli Astuti Kepala Bidang Kominfo Ponorogo, kedatangannya ke Dinkominfo Bojonegoro sudah di rencanakan sejak lama. Dengan tujuan untuk belajar pengalaman Pemerintahan, SOTK serta pengelolaan dan tata kerja Kedinasan di Kominfo Bojonegoro. "Sebab, sesuai SOTK baru bahwa Dishubkominfo Kabupaten Ponorogo akan dipisah. Sehingga, pilihan kami kepada Dinkominfo Bojonegoro, mengingat pengalaman berdiri sebagai dinas sudah jauh lebih lama," katanya. 

Kusnandaka Tjatur P Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bangga atas apresiasi yang di berikan Dikatakan, untuk SOTK saat ini Dinkominfo Bojonegoro memiliki empat bidang, yakni bidang IT, Bidang data dan informasi, bidang jaringan komunikasi (Jarkom) dan bidang diseminasi. Dari pengelompokan tersebut, tentu setiap pegawainya akan bekerja sesuai dengan tupoksi bidangnya. 

"Intinya, dalam bekerja kami terus mengedepankan kolaborasi/kerjasama. Kerjasama ini dilakukan agar jaringan bisa luas, pengalaman juga bertambah," jelasnya. 

Selain itu, dalam menjalankan pekerjaan Pemkab Bojonegoro menerapkan sistem open data kontrak (keterbukaan). Sehingga, masyarakat akan mudah untuk mendapat informasi data ataupun gambar cetakan, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Bojonegoro memiliki banyak jenis aplikasi aduan, seperti Lapor, PPID, sms Malowopati dan dialog jumat. 

"Setiap masyarakat berhak menyampaikan uneg-uneg terhadap pemerintah dan bisa mengajukan sanggahan," ujar Kusnandaka. 

Di samping itu, Dinkominfo Bojonegoro juga membawahi media penyiaran radio Malowopati. Yang akan menginformasikan perkembangan Pemerintahan. Juga banyak aplikasi berbasis IT yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Harapannya dengan adanya pertemuan ini, sekiranya nanti bisa saling melengkapi dalam tata kelola Pemerintah. (Rik/Kominfo)