Efisiensi Anggaran, Pemkab Pangkas Kegiatan Yang Tidak Pro Rakyat

Bojonegoro, Saat ini ekonomi nasional kita tengah mengalami masalah, tak hanya lesu bahkan bisa berhenti dijalan. Kelesuan ekonomi, penurunan penerimaan negara tak hanya dirasakan pemerintah pusat namun akan berdampak pada penerimaan daerah. Lalu berdampak pada pembangunan yang dilaksankan oleh Pemerintah Daerah. Sama halnya di Bojonegoro, beberapa pekan ini  seluruh SKPD dipemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah dipusingkan dengan menurunnya sisi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran. Mulai saat ini seluruh SKPD menginventarissir mana program atau proyek yang harus diprioritaskan atau  ditunda bahkan mana yang harus masuk daftar terhutang dan dihilangkan. 

Kamis, (3/11) lalu Bupati Bojonegoro, Kang Yoto memimpin langsung rapat penyusunan draft KUA PPAS, salah satu agenda yang dibahas adalah efisiensi APBD tahun 2017 karena  adanya penurunan sisi penerimaan mencapai 1 trilyun lebih.  

Bupati menjelaskan bahwa pembiayaan harus diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang secara nyata berdampak pada rakyat yakni bermanfaat. Acara –cara bersifat seremonial dan Bimbingan teknis bagi PNS akan dikurangi. Termasuk juga dalam bentuk honor.

Menurut Bupati tidak adalagi  honor-honor panitia , honor pengawas maupun honor panitia  lelang. Tak hanya itu Bojonegoro sudah tak mengenal istilah study banding namun study tiru. Bupati mengibaratkan anggaran yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi atau mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat akan masuk dalam daftar yang dipangkas.  

Bupati menegaskan bahwa APBD 2017 ini adalah APBD yang benar-benar sehat dan berorientasi pada rakyat bukan sekedar untuk kedalam atau pemerintah semata.

Bupati mengibaratkan APBD kita yang seperti lemak, ranting ataupun kolesterol harus dibersihkan semisal honor, bimbingan teknis untuk PNS , sosialisasi maupun seragam untuk PNS. Karena efek untuk rakyat tidak terpenuhi. Pokoknya penganggaran kita ini difokuskan pada pertumbuhan ekonomi atau sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan maupun sektor ekonomi kreatif. Bisa dibilang tahun Anggaran 2017 ini para PNS harus diet ekstra agar APBD kita sehat.

Dalam kesempatan ini Bupati mengingatkan para pimpinan SKPD harus mencermati betul dokumen KUA PPAS dengan RPJMD sebagaimana rekomendasi inspketorat, serta memperhatikan catatan gubernur pada APBD murni dan P APBD.

Bupati mengingatkan kembali tentang jerat kemiskinan yang melanda Bojonegoro, agar tidak terjebak dalam kemiskinan ini ada beberapa prioritas yang akan dilakukan oleh Pemkab antara lain kesehatan menjadi prioritas utama demikian pula dengan pendidikan apakah itu bea siswa maupun pelatihan vokasional. Kita akan memperbanyak pelatihan vokasional untuk warga Bojonegoro, sehingga mereka memiliki keunggulan untuk bersaing sekaligus memiliki kemampuan untuk mencari peluang kerja.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemkab telah membuka peluang investasi seluas luasnya bahkan diserta dengan insentif, utamanya ada sektor yang padat modal dan padat karya. Menurunkan angka kemiskinan di Bojonegoro akan diupayakan melalui perbaikan sanitasi baik ODF maupun kegiatan plesterisasi rumah bagi warga miskin.

Hal lain yang di sampaikan Bupati dengan adanya Open Data Kontrak yang beberapa waktu lalu mulai digulirkan Pemkab maka tidak adalagi Penunjukkan Langsung (PL) dalam semua kegiatan.Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas dan mengurangi adanya penyalahgunaan.sehingga semua progran jelas dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.