Wabup Ingatkan Jangan Salah Gunakan Wewenang, APBD Adalah Uang Rakyat

bojonegorokab.go.id -  Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono, MM, Rabu (17/7/2015) menjadi inspektur upacara pada upacara rutin 17an yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Koperasi ke 68 dan Hari Lingkungan Hidup tahun 2015. Pada upacara ini diserahkan juga piagam kepada 3 koperasi wanita terbaik Kabupaten Bojonegoro dan kejuaraan bidang koperasi ditingkat Propinsi Jawa Timur.

Tiga Koperasi Wanita terbaikTingkat Kabupaten Bojonegoro diraih oleh Kopwan Kunci Sukses Desa Kuncen Kecamatan Padangan, Kopwan Asa’adah Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras, Kopwan Muslimah Desa Sumbang Kecamatan Bojonegoro. Sedangkan untuk kategori pemasaran  tingkat Propinsi Jawa Timur diraih oleh primkopolres Bojonegoro sebagai juara III, kategori konsumen juara harapan I diraih oleh KPRI Berdikari Kabupaten Bojonegoro.

Inspektur upacara dalam kesempatan ini menyampaikan, ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus koperasi yang telah bekerja dengan sepenuh hati mengembangkan koperasi. Wabup menandaskan APBD Pemkab Bojonegoro mencapai 2,9 trilyun rupiah, belajar rutin 1,1 trilyun. Masih ada 1,8 trilyun yang tersebar disemua SKPD antara lain Koperasi dan Badan Lingkungan Hidup. Ini berarti bahwa semua bermuara dipemkab, SKPD ini adalah para pengelola keuangan.

Anggaran yang dikelola harus berdampak dan diterima oleh masyarakat. Agar tepat sasaran maka pemerintah bisa melakukan pendampingan baik dengan melibatkan NGO maupun LSM. Karena program ini adalah program tahunan, setiap tahun berubah sehingga harus dimanage baik secara management dan terukur jelas antara out put dan out came. Wabup menandaskan jangan sampai program yang dijalankan terkesan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya semata akan tetapi harus memiliki dampak yang luar biasa kepada masyarakat.

APBD kita dari tahun ketahun dilaksanakan hanya seperti ini maka tidak akan mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat bagaimana kehidupan masyarakat kita yang tak kunjung berubah dari waktu ke waktu. Hanya cukup untuk makan dan sekolah saja masih dianggap hal yang mahal.

Lebih lanjut dikatakan, program yang dijalankan SKPD harus dipantau jangan sampai terkesan asal-asalan saja. Wabup pula menyinggung adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan sengaja mengambil keuntungan pribadi. Ini sangat menyedihkan dimana mental abdi negara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara khusus kepada Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberian bantuan untuk benar-benar dilakukan verifikasi.

Hal senada juga disampaikan kepada SKPD yang menyalurkan hibah dan bantuan agar tepat sasaran. Sebagai PNS kita harus bekerja dengan baik, jangan sampai menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan. Kita harus bersyukur karena sudah mendapatkan gaji setiap bulannya. Dalam kesempatan ini Wabup juga menyinggung tentang masalah lingkungan hidup salah satunya adalah aktifitas penambangan pasir ilegal yang harus mendapatkan penanganan lebih serius, karena dampak kerusakan lingkungan harus dipikirkan.

Jangan sampai penindakan yang kita lakukan hanya sekedar menakut nakuti saja. Demikian pula pada usaha baru jika menyalahi aturan untuk mendapatkan penindakan yang tegas. Apalagi Bojonegoro ini adalah daerah yang rawan baik dimusim kemarau ataupun musim penghujan. Harus betul diingat bahwa uang yang dikelola SKPD adalah uang rakyat.

Harus penindakan tegas terhadap adanya ketidak benaran dilapangan. Jangan ada anggapan bahwa ketidak benaran yang dilakukan oleh segelintir orang itu ada kaitannya dengan pimpinan yang teratas apabila ada kesan setoran. Apa kita akan terus begini dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Kita harus mengingat bahwa apa yang dilakukan didunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan.

Wabup berpesan agar para pimpinan bisa mengendalikan anak buahnya agar tidak melakukan penyalahgunaan. Diakhir sambutannya Wabup mengingatkan kepada seluruh PNS agar bekerja dengan jujur dan baik. Koordinasi dan kerjasama harus bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bojonegoro. (Mbang/Dinkominfo)