7 Sumber Potensi Konflik Di Bojonegoro

-
25 Jun 2015
2.859 seen

bojonegorokab.go.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan  Masyarakat (Bakesbangpolinmas) menggelar acara Rakor Tim Terpadu Konflik Sosial, tema “ Dengan mantapnya sinergitas tim terpadu penanganan konflik sosial kita wujudkan Bojonegoro yang aman  dan kondunsif. Kamis (25/6/2015)

Kegiatan ini  digelar di Gedung Angling Darma dan dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro Suyoto, hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro’atin, dan Forpimda Kabupaten Bojonegoro, Muspika se-Kabupaten Bojonegoro, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Babinsa dan Babinkamtibmas.

Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono saat memaparkan sumber konflik sosial, di hadapan  para undangan dan pemahaman isu konflik yang sedang hangat, sumber potensi konflik, aktor yang terlibat dalam konflik, juga rencana tindak untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan tetap memakai strategi dan mengacu dengan regulasi yang ada, serta tetap meningkatkan koordinasi dan melakukan aksi penyelesaian konflik.


“ Ada 7 sumber konflik yang harus diantisipasi, oleh semua elemen masyarakat dan aparat keamanan, “ Ujarnya kepada Berita bojonegorokab.go.id.
 

Dijelaskan Wabup Setyo Hartono, bahwa isu konflik  yang pertama keberadaan sumber minyak bumi pada sumur tua di Kecamatan Kedewan dan Malo dan sumber potensi politiknya sendiri adalah kepentingan berbeda antara para stakeholder yang meliputi Pertamina, Pemkab, Perhutani, Pengusaha dan Masyarakat.

Kedua,  pembagian air dari Waduk Pacal tentang berbagai masalah yang dihadapi petani terkait  kekeringan, selanjutnya, pembangunan Waduk Gongseng, keberadaan warung remang-remang, karaoke, peredaran miras, bilyard dan rumah kos, juga tambang pasir di Sungai Bengawan Solo.

"Penertiban penambang pasir mekanik secara konsisten ini yang akan kita lakukan sesuai pemberlakukan UU No. 32 tahun 2009 dalam penindakan terhadap pihak terlibat penambang pasir," imbuh Wabup.

Dalam penanganan konflik sosial penambang pasir mekanik, Wabup juga menghimbau kepada oknum aparat untuk tidak membocorkan razia kepada para aktor yang terlibat hanya dengan diiming-imingi imbalan tertentu.

"Jangan sampai anggaran besar untuk menertibkan penambang mekanik ini terbuang sia-sia hanya karena razianya bocor, jangan sampai apalagi aparatnya Satpol sendiri," tegas Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono. (Mbang/Dinkominfo)