Tak Penuhi Kualifikasi, Peserta Diklatpim Bisa Gugur

Sebanyak 40 peserta pendidikan dan latihan kepemimpinan (Diklatpim) IV angkatan 74 pola kemitraan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro secara resmi dimulai Selasa (11/8). Mereka akan mengikuti kegiatan mulai 11 Agustus sampai dengan 26 Nopember 2015.

Demikian seperti yang dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Bojonegoro, Drs. Zainuddin, MM saat acara pembukaan diklatpim yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.

Zainuddin menyampaikan 40 peserta terdiri dari laki-laki 29 orang dan 11 wanita. Jika terbagi dalam strata pendidikan yakni jenjang S2 terdiri 2 orang, S1 sejumlah 27 orang, DIII dan DIV sejumlah hanya 1 orang dan SLTA sebanyak 10 orang.

Acara ini semakin terasa istimewa manakala dihadiri langsung oleh Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, Akmal Budianto. Kepala Badan Diklat Prop Jatim dalam sambutannya menekankan bahwa perubahan paradigma Diklat mutlak diperlukan untuk mendapatkan aparatur yang berkualitas seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan era globalisasi serta semakin dekatnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai diterapkan akhir tahun 2015 ini.

Menurut Akmal Budianto, dewasa ini pola kepemimpinan adalah kepemimpinan yang transformatif,  dimana pola kepemimpinan yang bisa mengubah kondisi, membentuk karakter dan memiliki fungsi untuk mempengaruhi perubahan yang fundamental baik secara eksternal maupun internal.

"Maka dari itu proses pembelajaran di Diklatpim ini juga mengikutinya dengan melibatkan semua pihak dalam reformasi birokrasi. Yakni antara instansi pengirim, peserta dan lembaga pengelola," tegas Akmal.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyampaikan, ada perubahan dalam diklatpim kali ini. Yakni tak segan untuk menggugurkan peserta yang tidak memenuhi kualifikasi. Selain itu, lanjut dia, sanksi tegas juga akan diberikan bagi peserta yang tidak membuat tugas belajar sendiri atau menafaatkan pihak ketiga.

"Karena sebuah organisasi berjalan didukung oleh SDM yang mumpuni , kinerja yang baik dan adanya inovasi yang diterapkan," tegas Soehadi.

Dia mengingatkan, pejabat eselon IV memiliki fungsi strategis yakni sebagai atasan yang bersinggungan langsung dengan staf. Karena itu harus mampu mendukung target Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. Sebab 25 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia dipenuhi dari Bojonegoro. Dari pendapatan sektor migas ini, kata Soehadi, diperuntukkan antara lain untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sektor ekonomi kreatif.

"Untuk itu dibutuhkan peranan semua pihak termasuk aparatur yang memiliki kompetensi. Oleh karenanya dalam sistem diklat akan diperketat dan ditingkatkan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah," pungkasnya.(Dwi)