TAPD Dihadapkan Pada Pilihan Sulit
bojonegorokab.go.id –Melihat kenyataan menurunnya sektor penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, membuat pemerintah Kabupaten Bojonegoro mau tidak mau, suka tidak suka harus menyesuaikan kekuatan anggaran mulai dari alokasi penerimaan dan sektor belanja.
Kondisi ini tak ubahnya seperti buah simalakama. Pemkab Bojonegoro dihadapkan pada pilihan sulit yakni melakukan penyesuaian, rasionalisasi dan rescedule belanja daerah ditahun anggaran 2015 ini. Namun yang pasti kini kita tengah dihantui ancaman gagal bayar disejumlah kegiatan yang diselenggaran Pemerintah Daerah.
Saat ini Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah serius mengkaji serta menyesuaikan dan melakukan analisa rasionalisasi belanja tahun anggaran 2015 ini. Bahkan pilihan sulit untuk merescedule beberapa program dan kegiatan menjadi pilihan sulit yang harus dihadapi oleh TAPD ini.
Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro setidaknya sudah ada pengurangan anggaran mencapai 233 milyar 491 juta 832 ribu 58 rupiah 15 sen diseluruh SKPD sebagai dampak dari penurunan target pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi pada perubahan APBD tahun 2015 ini.
Menurut Nyoman Sudana, pengurangan tersebar itu dari seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro antara lain dari Dinas Pendidikan yang pengurangannya mencapai 12 milyar 470 jura 63 ribu 780 rupiah. Dinas kesehatan mencapai 2 milyar 3 juta 526 ribu rupiah. RSUD Sumberejo mencapai 1 milyar 739 juta 870 ribu rupiah. RSUD Padangan pengurangan mencapai 1 milyar rupiah.
Kemudian Dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) mengalami pengurangan 1 milyar 575 juta 830 ribu rupiah, Dinas Kebudayaan dan pariwisata pengurangan mencapai 2 milyar 500 juta rupiah. Bagian perlengkapan mencapai 20 milyar 734 juta 320 ribu rupiah didalamnya adalah pengadaan tanah dibeberapa titik untuk mendukung pemerintah, Dinas perhutanan dan perkebunan pengurangan mencapai 2 milyar 739 juta 870 ribu rupiah, sekretariat DPRD 1 milyar 900 juta rupiah.
“Sementara untuk belanja tidak langsung juga mengalami pengurngan 42 milyar 2 juta 30 ribu 278 rupiah dan sisi mengalami pengurangan Pembiayaan 107 milyar 550 juta rupiah,” kata Nyoman, Rabu (16/9/2015).
Ditegaskan dampak dari menurunnya sektor penerimaan migas ini juga mengancam beberapa program pembangunan antara lain adanya ancaman gagal bayar Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 3 bagi seluruh desa diseluruh wilayah di Bojonegoro.
Tidak hanya itu saja pembanguna jembatan trucuk juga terancam gagal serta penguatan modal investasi kita yang dialokasikan di angka 107,5 milyar rupiah juga terancam gagal. Nasib alokasi Jamkesda juga terancam mengalami permasalahan.
“Penyesuain-penyesuain tersebut harus segera dituangkan di Perubahan APBD tahun anggaran 2015, jika tidak menginginkan resiko ancaman gagal bayar itu terjadi dan tidak terpenuhinya layanan dasar kepada masyarakat,” pungkas Nyoman.(dwi/kominfo)
