bojonegorokab.go.id - Mudahnya masyarakat Bojonegoro dalam memperoleh pelayanan kesehatan karena adanya program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadikan rumah sakit umum daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo sering terjadi overload. Sehingga diperlukan segera mengoperasikan rumah sakit di Jalan Veteran untuk mengatasi masalah tersebut agar pelayanan masyarakat maksimal.
Kepala RSUD Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro, Hariono menjelaskan, sebagian besar pasien yang berobat di RSUD Sosodoro adalah warga yang menggunakan Jamkesmas dan Jamkesda, di susul kemudian peserta BPJS. Jamkesmas dan Jamkesda adalah pasien tidak mampu yang mendapat biaya pengobatan gratis di kelas III.
"70 persen pasien di sini menggunakan Jamkesmas dan Jamkesda, 20 persennya BPJS, dan 10 persen umum," ujar Hariono.
Karena itu, dirinya sangat mendukung jika rumah sakit di Jalan Veteran segera dioperasikan. Alasannya, akan mampu menampung pasien karena selama ini RSUD Sosodoro sering mengalami overload.
"Itu akan sangat membantu masyarakat," tegasnya.
Dikonformasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Adie Witjaksono, mengungkapkan, jumlah masyarakat tidak mampu yang mengurus Jamkesda setiap harinya rata-rata sebanyak 20 orang.
"Tahun lalu sejak pengurusannya dialihkan ke sini dari Dinas Kesehatan jumlahnya mencapai 5500 orang," sambung Adie.
Pengurusan Jamkesda di Disankertransos ini hanya membutuhkan waktu sehari jika persyaratan yang diajukan pemohon lengkap. Untuk mengurus Jamkesda ini, warga harus meminta surat keterangan tidak mampu dari desa yang diketahui desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Rukun Tetangga, Rukun Warga (RW), dan tokoh masyarakat.
Setelah itu, surat keterangan dari Polindes dan Puskesmas yang dilengkapi surat rujukan untuk di bawa ke Kecamatan. Dari Kecamatan baru dibawa ke Disnakertransoso dengan dilengkapi surat permohononan kepada Bupati Bojonegoro.
"Kalau berkasnya lengkap, pagi dimasukan siang sudah bisa diambil," pungkas Adie.(dwi/kominfo)