Bupati Pimpin Langsung Rapat Evaluasi Kinerja SKPD

bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro, H.Suyoto memimpin langsung rapat evaluasi kinerja seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di rumah dinas Bupati, Jumat (4/12/2015). Rapat ini memfokuskan pada kinerja SKPD apakah sesuai dengan perencanaan sekaligus bagaimana keberhasilan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh masing masing SKPD jelang akhir anggaran tahun 2015. Dalam kesempatan itu Kang Yoto - sapaan akrab Bupati Bojonegoro, menyampaikan tentang persiapan tahun angaran 2016. Bupati secara tegas menyampaikan tentang kepastian target indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) . "Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan yakni melakukan verifikasi apakah rencana kegiatan masing masing satker mendukung dan ada keterkaitan dengan IKU," ungkapnya. Jika tidak, lanjut Kang Yoto, harus melakukan perubahan agar ada keterkaitan. "Selain itu apakah pendekatan dan metode kegiatan yang dilaksanakan merangkul, mendorong partisipasi sekaligus mengakomodir semua kepentingan, apa belum. Demikian pula dengan perencanaan waktu dan sasaran apakah sudah tepat," tandasnya. Adapun langkah selanjutnya, kata Kang Yoto, harus dipikirkan oleh satuan kerja adalah tentang pengalokasian dan penggunaan anggarannya agar jangan sampai telat dan mengedepankan efisiensi. "Instruksi ini harus sudah mulai direncanakan baik program sekaligus skenario yang akan dilaksanakan sebelum pergantian tahun 2016. Tak sebatas pada perencanaan dan pengangkatan namun secara gamblang," ujarnya. Bupati mengharapkan agar para satuan kerja daerah memikirkan pula skenario keberlanjutan kegiatan yang telah direncanakan. Dicontohkan Bupati bagaimana program seperti pembangunan gedung, jembatan, taman, irigasi, jalan dan pembedayaan kaum ibu atau kaum muda memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan. " Dengan memperjelas skenario berkelanjutan maka akan terhindar kegiatan hit or kiss and run, sekedar menghabiskan anggaran dan biaya, atau sekedar gugur tanggung jawab," tegasnya. Ditambahkan Bupati bahwa selalu ada kritik bahwa beaya rutin lebih besar dari belanja, di beberapa satker pelaksanaan sebuah kegiatan dengan biaya honor dan operasional kadang terasa terlalu besar dibanding dengan kegiatan intinya. "Sehingga ada kesan bahwa pelaksanaan kegiatan hanyalah cara semata untuk mengambil biaya operasional dan honor. Demikian pula Sehubungan dengan usulan tunjangan kinerja maka harus dipertegas skenario, dengan tunjangan kinerja maka tidak ada lagi honor honor pelaksana kegiatan," pungkasnya. (Git/Kominfo)