13 Target Pembangunan Pemkab Bojonegoro

-
05 Dec 2015
2.511 seen

bojonegorokab.go.id - Membangun kejayaan Indonesia, yang damai dan berkadilan lewat keunggulan daerah menjadi point penting pada saat rapat evaluasi kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro , Jumat (4/12/2015).

Untuk mendukung hal itu maka Pemkab Bojonegoro ditahun 2016 ini memfokuskan beberapa target yang harus dipenuhi untuk mendukung Bojonegoro sebagai daerah yang memiliki keunggulan. Karena banyak keunggulan yang dimiliki Bojonegoro namun belum tersentuh secara maksimal sedangkan beberapa kegiatan sudah dilaksanakan.

Beberapa target pembangunan yang harus dipenuhi dijajaran Pemkab Bojonegoro antara lain infrastruktur berupa Jalan kabupaten dan jembatan serta Taman termasuk taman jalan utama nasional dan titik kecamatan . Kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi adalah pemenuhan kebutuhan Air bersih untuk rakyat dan bidang kesehatan adalah penuntasan ODF.

Melihat kondisi Bojonegoro yang merupakan daerah potensial terjadinya bencana antara lain kekeringan dan banjir maka bidang perencanaan menjadi target yang harus dimaksimalkan di pengangguran tahun 2016. Selain itu yang tak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bojonegoro baik aparatur,pelajar sampai dengan tingkatan lapisan masyarakat.

Hal lain yang hendak dicapai ditahun 2016 adalah Peningkatan hak asasi manusia, Dana abadi atau dana cadangan. Target pangan: produksi dan pergantian, target industri masuk desa serta target sarana transportasi dan logistik berupa dry port dan bandara. Target lain adalah tercapainya Target kinerja BUMdan membangun icon wisata, perdagangan dan industri kreatif.

Untuk evaluasi kinerja ditahun 2016 nantinya akan dilakukan berbeda tak seperti ditahun ini, Bupati menyampaikan bahwa bisa jadi model rapat evaluasi akan diubah dengan menjadikan iku sebagai pedoman vs kewilayahan (kecamatan dan kawasan) vs issu strategis vs iconik (rapat bulanan).

Hal ini ditambah dengan adanya respon publik sebagai cermin keberhasilan dan selanjutnya adalah Penyerapan anggaran sebagai indikator berjalan sekaligus inovasi yang dilakukan oleh masing masing SKPD. Sementara itu untuk evaluasi kinerja desa akan dikaji dari beberapa hal antara lain Pelaporan dan penilaian kinerja desa, Evaluasi kinerja satker. Dan memastikan semua rencana tercapai dan lancar. Selain itu adanya rekomendasi satker yang matoh dan mbokje serta bento.

Hal lainnya adalah adanya rekomendasi: perubahan struktur, staf, mekanisme dan tata kelola. Ditambahkan pula diperlukan adanya evaluasi staf dimana akan ditentukan staf yang potensial, produktif, kurang produktif dan tidak produktif plus yang mengganggu. (Hms)