Dinas P3AKB Bojonegoro Gelar Bimtek Percepatan Pengarusutamaan Gender untuk Pembangunan Daerah

Dinas P3AKB Bojonegoro Gelar Bimtek Percepatan Pengarusutamaan Gender untuk Pembangunan Daerah

Bojonegorokab.go.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Bojonegoro menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) percepatan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan. Salah satunya melalui penganggaran responsif gender (PPRG). Kegiatan tersebut digelar di ruang Partnership Lt. IV gedung Pemkab, Kamis (10/10/2024).

Mewakili Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Asisten Admininstrasi Umum Setda Bojonegoro Ninik Susmiati menyampaikan bahwa upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan  gender telah dilakukan Bojonegoro sejak lama. Dalam mewujudkan masyarakat berkesetaraan gender maka  diperlukan koordinasi antar OPD, instansi lain termasuk kecamatan dan desa, perguruan tinggi, serta lembaga kemasyarakatan.

“Mereka sengaja dilibatkan dalam rapat koordinasi anggaran responsif gender melalui kegiatan sosialisasi desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak,” terangnya.

Lebih lanjut, Ninik Susmiati menjelaskan, sebagai solusi permasalahan isu ketidakadilan gender, maka PUG diperlukan sebagai alat untuk merencanakan strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, efektif dan berkesetaraan gender.

“PUG akan mengurangi kesenjangan seperti angka kemiskinan, minimnya kepemimpinan perempuan, angka putus sekolah, angka harapan hidup, lama sekolah, AKI, dan AKB,” ucapnya.

Ninik Susmiati juga berharap rapat koordinasi ARG dan sosialisasi desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak ini dapat mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan. Hal itu sebagai langkah untuk mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang ramah perempuan dan peduli anak.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro Heru Sugiarto menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini untuk pedoman bagi OPD dalam penggangaran daerah yang responsif gender. Di sisi lain juga sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memasukkan analisis gender dalam penyusunan  dan penggangaran serta terbentuknya desa dan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak.

“Hasil yang diharapkan nantinya mendapatkan anggaran yang responsif gender yang akan berdampak pada pembentukan desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak,” pungkasnya. [fif/nn]