Bupati Buka Rakor CSR dengan Perusahaan
bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro, Suyoto membuka rapat koordinasi dan singkronisasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di Ruang Angling Dharma Lantai II pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, Rabu (16/12/2015).
Kegiatan ini diikuti puluhan perusahaan di antaranya dari kontraktor kontrak kerja sama (K3S) atau operator Migas, kontraktor engineering, procurement and constructions (EPC) Banyuurip, PT Tri Wahana Universal (TWU), pengelola kilang mini, perbankan, perusahaan rokok, dan perusahaan.
Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), satuan kerja perangkat daerah (SKPD terkait, serta pemerintah kecamatan yang wilayahnya terdapat kegiatan industri.
Rakor yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu bertujuan untuk mensinergikan program CSR yang dilaksanakan perusahaan dengan Pemkab Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Suyoto berharap, dengan adanya koordinasi dan singkronisasi ini dapat menyeleraskan antara program CSR perusahaan dengan Pemkab Bojonegoro. Tujuannya, agar program yang dilaksanakan tidak terjadi tumpang tindih.
"Sehingga dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Dengan begitu program CSR perusahaan bisa tepat sasaran," kata Suyoto.
Di tempat yang sama, perwakilan Bappeda Bojonegoro, Eryan mengungkapkan, banyak masalah teknis dan non teknis yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Karena program CSR yang dilaksanakan tidak dilaporkan ke Pemkab.
"Sehingga muncul ada satu lokasi kegiatan program CSR terdapat beberapa sumber anggaran. Dari CSR, APBD II maupun provinsi," ujar Eryan.
Diharapkan dengan adanya koordinasi dan singkronisasi ini CSR yang dilaksanakan perusahaan dapat selaras dengan program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sehingga tidak terjadi overlap, dan program CSR bisa terpadu," tegas Eryan.
Untuk memadukan antara program CSR dengan Pemkab, rencannya setelah terbentuk forum CSR Bojonegoro, semua perwakilan perusahaan akan diikutkan dalam pembahasan musayawarah rencana pembangunan tingkat kabupaten.(dwi/kominfo)
