bojonegorokab.go.id - Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman di rencanakan akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu besok (05/03). Kunjungan tersebut terkait upaya Peningkatan pangan dalam rangka peningkatan swasembada pangan di Indonesia. Mentan direncanakan mengunjungi tiga lokasi dengan agenda yang berbeda. Diantaranya, melakukan panen jagung di kawasan hutan di wilayah kecamatan Sekar, panen padi kawasan tadah hujan di Kecamatan Sukesewu dan panen raya dikawasan banjir wilayah Bojonegoro, di rencanakan di wilayah timur Kanor dan Baureno. Melihat background Bojonegoro sebagai daerah yang rawan bencana mulai dari kekeringan, kebakaran dan banjir yang terjadi hampir setiap tahunnya. Namun lahan pertanian masih tetap subur dan bahkan bisa menjadi salah satu lumbung pangan Nasional rangking 2 se-Jatim. Hal itu tidak terlepas dari peranan Pemerintah serta Dinas Pertanian dalam melaksnakan pola tanam yang baik untuk menghindari kerugian yang banyak akibat bencana alam. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Achmad Djupari, pihaknya sangat antusias menyambut kedatangan Menteri Pertanian dengan harapan dapat membantu serta memotivasi Pemerintah dan masyarakat Bojonegoro untuk menuntaskan masalah lahan pertanian khususnya yang terkena dampak banjir. "Juga dalam rangka mensukseskan dan mempertahankan predikat Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan Negeri," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (03/03/2016). Dijelaskan, perkembangan pertanian Bojonegoro menunjukkan kemajuan yang cukup pesat terbukti tahun lalu dapat memproduksi 968.95 ton padi. "Bojonegoro juga mampu menanam palawija dan jagung lebih dari 36 ribu Ha/tahun. Yang di perkirakan dapat menghasilkan sekitar 6-7 ton/ tahun," jelas Djupari. Upaya itulah yang terus dilakukan Disperta Bojonegoro untuk membantu, mendampingi serta menggauli para petani dalam melakukan pola tanam yang terstruktur. "Utamanya untuk wilayah yang rawan banjir, sehingga di upayakan Desember hingga Januari mereka sudah bisa panen," imbuh Djupari. (Rik/Kominfo)