Pertumbuhan Ekonomi Bojonegoro Lampaui Nasional

-
11 Apr 2016
248 dilihat

bojonegorokab.go.id - Sektor pertambangan migas Blok Cepu menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada tahun 2015, mencapai 19,47 persen.

"Walaupun saat itu Lapangan Banyuurip, Blok Cepu belum mencapai produksi puncak, namun pertumbuhan ini disumbang terbesar dari pertambangan minyak di blok cepu," kata Bupati Bojonegoro, Suyoto, Senin (11/4/2016).

Meski menjadi penyumbang terbesar ekonomi Bojonegoro, namun lanjut Suyoto, pihaknya lebih fokus pada sektor non migas, yaitu agro industri, industri dan sektor jasa. "Alhamdulillah tahun lalu sektor non migas tumbuh 5,9 di atas rata rata nasional maupun Jawa Timur," ujar bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini.

Dia mengungkapkan, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini kemiskinan Bojonegoro turun hampir satu persen. Tahun 2008 lalu, Bojonegoro yang di era kolonial menjadi daerah endemic poverty, isitilah Pander sejarawan Australia yang menulis buku soal bojonegoro dengan kemiskinan lebih dari 28 persen, tahun 2015 sudah berkurang lebih 50 persen.

"Sementara indek rasio kini sekitar 0,24. Ini menunjukkan terjadi pemerataan kesejahtaraan rakyat," tegas Kang Yoto.

Menurut dia, ada beberapa strategi yang menjadi kunci kebijakan untuk mengantar capaian ini. Yakni bagaimana sektor migas membawa dampak eksplorasi dan eksploitasi migas di Bojonegoro pada kesejahtaraan rakyat. Caranya dengan optimalisasi potensi lokal baik tenaga kerja, barang maupun kesempatan bisnis bagi pengusaha lokal.

"Untuk ini Bojonegoro menerbitkan Perda 23 tahun 2011 tentang Optimalisasi Potensi  Lokal," tandas politisi PAN yang digadang-gadang menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini.

Selanjutnya, kata Suyoto, memastikan semua pendapatan migas hanya untuk belanja yang akan berdampak pada pertumbuhan berkelanjutan, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang relevan bagi pertumbuhan pembangunan dan penguatan fiskal dalam jangka panjang.

"Dimana di dalamnya ada investasi sektor keuangan, dan pembentukan dana abadi," ucap Kang Yoto.

Selain itu, pihaknya terus mengoptimalkan potensi pertanian. Tahun lalu produksi padi Bojonegoro masih mencapai 907 ribu ton gabah kering sawah. Di banding dengan konsumsi lokal surplus 500 ribu ton. Sementara tanaman jagung, kedelai, singkong, dan tanaman buah buahan masih tumbuh.

"Kecuali ternak dan tembakau yang tidak tumbuh," kata dia.

Sedangkan sektor wisata dan jasa tumbuh cukup baik dengan adanya kebijakan pemberian insentif investasi bagi para pengusaha yang membuka usaha padat karya di pedesaan yang menjadi kantong kemiskinan terbukti membuahkan hasil.

"Kemiskinan menurun, pemerataan terjadi, pengusaha untung dan kami semua senang," klaim Kang Yoto.

Untuk menggairahkan investasi ini, sejak dua tahun lalu Bojonegoro menawarkan insentif investasi kepada para pengusaha industri padat karya di kawasan pedesaan. Yakni seluruh perijinan Pemkab yang mengurus, biaya training tenaga kerja lokal ditanggung pemkab, pemberian dukungan infra struktur yang diperlukan, memberikan upah umum pedesaan (UUP) Rp1.005.000 lebih rendah di banding UMK perkotaan Bojonegoro yang mencapai Rp1.400.000, pemberiaan diskon termasuk pembebasan pajak lokal selama lima tahun.

Selain itu, suasana kamtibmas yang sangat kondusif di Bojonegoro juga menjadi insentif, dan mengedepankan pendekatan dialogis untuk saling memahami dan mendukung kepentingan masing masing untuk kemajuan bersama. "Kami yakin sejak awal, tak ada kabupaten miskin yang ada hanyalah kapupaten yang salah urus," tandas Kang Yoto.

Dirinya semakin percaya Bojonegoro yang sejak zaman kolonial daerah termiskin, selalu banjir, kekeringan, dengan SDM rendah kini perlahan lahan semakin baik. Bahkan World Bank, lanjut Kang Yoto, pada Agustus tahun lalu lalu melaporkan hasil studinya, bahwa Bojonegoro termasuk 10 kabupaten yang berkemampuan tercepat mengurangi kemiskinan.

"Dari daerah termiskin di Jatim kini Bojonegoro di posisi ke sembilan," pungkasnya.(Dwi/kominfo)