Pemkab Kebumen Tertarik Tata Kelola Pemerintahan Di Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Kabupaten Bojonegoro kembali kedatangan tamu dari daerah lain. Kali ini Kabupaten Kebumen Jawa Tengah yang melakukan study banding ke Bojonegoro untuk berbagi pengalaman terkait tata kelola pemerintahan, di rumah dinas Bupati pagi tadi (29/6).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk saling berbagi trik mengelola pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ingin di carikan solusinya dalam kegiatan ini ialah bagaimana upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana mengelola pengairan untuk mengantisipasi musim kemarau. Serta upaya dalam menanggulangi bencana.

Dalam kesempatan itu Bupati Kebumen Yahya, menyampaikan maksut kedatangannya ke Pemkab Bojonegoro semata-mata untuk belajar dalam mengentaskan kemiskinan. Mengingat Kebumen saat ini masih menjadi salah satu Kabupaten termiskin, dengan roda pergerakan perekonomian yang cukup lambat. 

"Oleh sebab itu, perlu sekiranya kami belajar banyak dari bupati dan para pemimpin di Bojonegoro," ujarnya.

Sementara itu Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki sejarah kemiskinan yang sama, tetapi Bojonegoro saat ini menduduki peringkat ke-9 kabupaten termiskin di Jawa Timur. 

"Itu bukan perkara mudah, menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi," ungkapnya.

Dijelaskan salah satu kunci pokok dalam menyelesaikan permasalahan rakyat ialah air, dengan adanya waduk pacal maka kebutuhan akan air di Kabupaten Bojonegoro dapat terpenuhi. Karena mayoritas penduduk Bojonegoro merupakan petani, maka adanya sumber mata air sangat membantu kemajuan pertanian warga.

" Waduk pacal tersebut yang kemudian mengairi pertanian warga, yang kemudian dapat membantu mengentaskan masalah kemiskinan warga," tuturnya.

Selain itu, Kabupaten Bojonegoro mempunyai tim reaksi cepat dalam menanggulangi bencana. Karena Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah rawan bencana banjir. 

"Strateginya dari semua permasalahan tersebut ialah transparan dalam anggaran belanja," jelas Kang Yoto.

Menurutnya ketika Pemerintah transparan terkait anggaran, maka kolaborasi antar Pemkab dan masyarakat akan terpenuhi. Hal itu merupakan langkah awal yang baik bagi pemerintah untuk memberi pelayanan. 

"Netwoking, menjalin kerjasama dalam membangun pemerintahan. Seperti menggandeng World Bank untuk menilia kinerja pemerintah," pungkasnya.

Smart city, Kusnandaka memahami apa yang menjadi permasalahan rakyat melalui dialog publik, sms bupati, lapor dan sms radio. Melalui beberapa aplikasi tersebut maka pemerintah dapat mengerti semua keluhan masyarakat dan akan langsung mendapat tanggapan dari SKPD terkait. "Cepat dan tepat dalam merespon aduan masyarakat."!. (Rik/Kominfo)