bojonegorokab.go.id - Untuk memantapkan diri sebagai Kabupaten yang mengusung open government partnership (OGP) dalam pemerintahannya. Bupati Bojonegoro menginstruksikan kepada seluruh elemen pemkab untuk bersama-sama menjalankan keterbukaan tersebut.
"Sebagai salah satu Kabupaten percontohan OGP di Asia tenggara, sudah selayaknya kita menjadi pelopor keterbukaan hingga lingkup terkecil, yakni desa," ungkap Kang Yoto Bupati Bojonegoro.
Setelah berupaya keras menerapkan keterbukaan dalam lingkup SKPD melalui PPID, program selanjutnya ialah menerapkan keterbukaan anggaran hingga tingkat desa. Mengingat dana transfer ke desa beberapa tahun terakhir, sangat tinggi nominalnya. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan besar bagi warganya terkait pengelolaan anggaran tersebut.
Oleh sebab itu, selain rencana pembuatan kerangka acuan kegiatan (KAK). Melalui camat, desa di minta untuk transparan terkait anggaran. Pihak desa harus menuliskan rencana kegiatan, anggaran dan realisasinya ke dalam papan yang terpasang di jalan sehingga masyarakat dapat membacanya.
Setelah itu, papan di foto kemudian di laporkan kepada Bupati. Dan di share di beberapa group. Harapannya kerjasama seluruh pihak dalam mensukseskan rencana ini. (Rik/Kominfo)
Kenaikan Honor RT/RW