Deputi Kepresidenan Apresiasi Keterbukaan Pemerintahan Di Bojonegoro

Bojonegorokab.go.id - Pemkab Bojonegoro menggelar rapat finalisasi dalam rangka membahas rencana aksi open government partnership (OGP) di rumah dinas bupati Selasa (23/08/2016). Rapat ini dihadiri UKP4, Infid, NGO, Seknas Kepresidenan, Bappenas, dan sejumlah pejabat Pemkab lainnya.

Pelaksanaan OGP sendiri memiliki fungsi Mendorong nilai pemerintahan melalui kolaborasi, untuk menarik partisipasi. Selain itu memperkaya jaringan komunikasi guna meningkatkan partisipasi publik.

Dalam pelaksanaan OGP di Kabupaten Bojonegoro Pemkab menerapkan Strategi empat sekawan, yakni Pemkab, NGO (mahasiswa), Komunitas dan pengusaha. Dalam kesempatan ini hadir beberapa pemangku kepentingan yang ingin memantau pelaksanaan OGP di Kabupaten Bojonegoro. Dan melihat partisipatori, antara Pemkab dan lembaga terkait untuk saling bersinergi dalam melakukan revolusi data, dan penerapan inovasi IT.

Yanuar Guno, Deputi Kantor Kepresidenan sangat mengapresiasi pemerintahan di Bojonegoro. Karena terpilih menjadi salah satu Kabupaten percontohan dunia.

Yanuar menjelaskan tahapan dalam penyusunan melakukan rencana aksi. Pertama significan atau penting sehingga rencana aksi harus menjadi prioritas. Relevan bahwa rencana aksi tersebut harus kekinian, sesuai dengan konteks waktu, konteks situasi. Logis, tahu tahapan cara mencapai rencana tersebut. Realiatis rencana tersebut berubah selama dua tahun bukan lima tahun. serta inklusif.

”Dua langkah penting pendorong keberhasilan keterbukaan pemerintah ialah co Implementation, co-monitoring. Karena masalah yang selalu muncul dalam suatu pemerintahan selalu mengacu pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pengangguran dan kemiskinan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur P, mengatakan bahwa persoalah yang tumbuh di Bojonegoro merupakan spirit pemerintah untuk mengembangkan suatu inovasi. “Problematik selalu muncul yakni banjir dan tanah kering, dua masalah tersebut yang selalu muncul setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memahami persoalan yang terjadi di masyarakat dan mencarikan solusi yang tepat dari setiap keluhan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Bojonegoro Suyoto menandaskan, bahwa pengelolaan keuangan merupakan issu fiskal yang harus menjadi prioritas. Beberapa langkah telah di lakukan oleh Pemkab Bojonegoro mulai dari pemangkasan anggaran, dan dana abadi migas.

”Selain itu, terobosan melalui revolusi data yang dilakukan oleh para kader PKK menjadi penguat pemkab dalam memantau pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk serta tingkat pendidikan oleh masing - masing warga. Dan itu sudah dilaksanakan dan kali ini berkembang berbasis IT. Karena kita ingin membuat suatu inovasi dan IT, selain keterbukaan melalui dialog publik dan Lapor,” ungkap Suyoto. (Rik/Kominfo)