Wabup Himbau Segera Membahas Pilkades Serentak

bojongorokab.go.id - Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono, menghadiri forum diskusi peningkatan kapasitas aparatur desa di Pendopo Kecamatan Kanor, Selasa (30/08/2016).

Kegiatan ini diikuti Kepala Desa dan Perangkat desa, BPD, Wali amanah desa,BPD,  dan Tim Penggerak PKK se Kecamatan Kanor.

Wakil Bupati Setyo Hartono dalam kesempatan itu mengharapkan agar SKPD terkait segera menyiapkan kelengkapan untuk pelaksanaan Pilkades Serentak. 

"BPMPD segera menyiapkan sosialisasi pelaksanaan Pilkades serentak utamanya adalah desa desa yang kini mulai kosong jabatan kadesnya. Jangan hanya di Plt saja namun segera disiapkan agar secepatnya pelaksanaan pilkades serentak bisa dilaksanakan," katanya.

 Menurut Wabup pilkades serentak ini harus segera disiapkan segala hal mulai aturan dan lain sebagainya.tak hanya masalah pilkades serentak, Wabup, juga mengingatkan tentang SOTK pengisian perangkat desa. 

"Saat ini SOTK sudah di tangan Anggota Dewan untuk dibahas.banyak saran dan masukan dari warga yang mengharapkan agar pengisian perangkat desa agar segera dilaksanakan untuk mamaksimalkan kinerja," ungkapnya.

Test perangkat harus fair dan diawasi oleh semua pihak, sehingga aparatur desa yang terpilih memiliki kapasitas, jangan sampai ada permainan atau lainnya. Sejalan dengan nawacita membangun dimulai dari desa pembangunan dimulai dari skup terkecil .

"Pembangunan di desa agar diawasi dan di cek,jika ada yang rusak segera diperbaiki pembangunan sekarang dimulai dari bawah ke atas," tandanya.

 Demikian juga masalah Pencairan keuangan desa agar dilakukan setiap triwulan. Dana Desa dan ADD yang dikucurkan pemerintah agar dikelola secara  transparan sehingga rakyat mengetahui. 

Wabup juga berpesan kades agar mengakomodir semua kepentingan baik yang dulu mendukung atau tidak. Selama kita bekerja dengan baik dan tak menyalahi aturan jangan takut bila ada oknum oknum yang menyoroti. 

"Hal utama yang harus diperhatikan adalah tata kelola keuangan desa agar di rencanakan dengan tepat dan sinkronisasi program pemerintah pusat, daerah dan program yang akan dilaksanakan desa," tegas Wabup.

Camat Kanor, Subiyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meminimalkan kesalahan dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerintah desa. (hms)