bojonegorokab.go.id - Untuk menindaklanjuti rencana aksi (renaksi) open government partnership (OGP) untuk revolusi data telah digelar diskusi serius antara PKK, tim dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo dan NGO Bojonegoro Institute (BI) di sekretariat BI Gg. Mawar 1 Bojonegoro Jumat (09/12).
Menurut AW. Syaiful Huda Direktur BI pihaknya bersama Sinergantara ingin mengajak kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk mensukseskan program revolusi data. "Fokus utamanya adalah penekanan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)," katanya.
Seperti yang di ketahui sebelumnya, bahwa para ibu-ibu kader dawis telah mendata seluruh ibu risti melalui program GDSC yang di lakukan oleh Pemkab Bojonegoro. Program tersebut hampir berhasil, dan untuk mensukseskannya kita perlu satu data realtime dan tunggal.
"Sehingga, jika terjadi kasus di lapangan akan di tangani sesuai dengan porsi masing-masing," ujar AW.
AW, sapaan akrab Syaiful Huda menuturkan dalam program revolusi data, yang di perlukan adalah kecepatan dan data yang valid. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan data manual yang sudah di rekap kader dawis. Kedepannya akan di buatkan aplikasi dalam smartphone, yang nantinya bisa di perbarui secara mudah dan murah.
"Data ini kemudian bisa di akses oleh seluruh pemangku kepentingan, untuk penanganan yang cepat dan tepat," imbuhnya.
Dalam hal ini, kader berperan sebagai pendata, bidan yang menverifikasi. Kemudian beberapa SKPD terkait berperan sesuai porsi masing-masing. Dengan adanya aplikasi ini harapannya pendeteksian dini untuk ibu risti bisa segera teratasi. Dan kemungkinan hal buruk bisa teratasi.
Data ini hanya bisa di akses oleh para pemangku kepentingan, dan untuk publik hanya bisa mengakses data secara umum (agregat). (Rik/Kominfo)