Mahasiswa Universitas Bhayangkara tertarik pelayanan publik dari Pemkab Bojonegoro

Admin
27 Dec 2016
18 dilihat

bojonegorokab.go.id - Anggapan pemerintahan yang baik serta peduli pada rakyat jelata mungkin sesuatu yang tabu bagi sejumlah orang. Pemerintahan merupakan ajang pamer kekuasaan serta tempat dimana ketidakadilah itu bukan menjadi isu yang besar. 

Pemikiran itu akan muncul dari para generasi muda yang enggan paham masalah pemerintahan. 

Belajar dari pengalaman, mahasiswa fisip prodi administrasi publik Universitas Bhayangkara Surabaya. Berkesempatan menggali ilmu pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro, salah satunya di kantor dinas komunikasi dan informatika Bojonegoro. 

Beruntungnya rombongan mahasiswa yang berjumlah sekitar 26 tersebut di sambut langsunh oleh kepala dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur. Dengan di dampingi kepala bidang Jarkom, Kabid Diseminasi dan Kabid PTI. 

Tri Prasetyowati, dosen pembimbing mahasiswa administrasi publik mengungkapkan maksud kedatangannya. Semua itu karena tugas akhir semester yang di  bebankan kepada mahasiswanya untuk mengetahui jenis layanan publik yang sudah berjalan di Bojonegoro. 

Risky, mahasiswa semester tiga Universitas Bhayangkara menyambut antusias penelitian lapang ini. Sebab ia sangat penasaran ingin mengetahui secara langsung sikap pemerintah terhadap aduan dan keluhan masyarakat. 

Kepala dinas Kominfo yang telah hafal dengan pemikiran mahasiswa cukup santai dan terbuka dalam menjelaskan proses pencapaian Bojonegoro sampai saat ini. Dan beliau sangat menghargai adanya proses yang kemudian akan ada hasil yang bisa di kembangkan. 

Kusnandaka menjelaskan tahapan-tahapan layanan publik di Bojonegoro. Mulai dari halo Bupati, sms Malowopati, Lapor, dialog publik dan layanan publik lainnya. Yang membuktikan bahwa antara Pemkab Bojonegoro dengan masyarakat tidak ada sekat khusus yang memisahkan. 

Seluruh kritik saran maupun pujian bisa di sampaikan secara langsung dan transparan tanpa adanya paksaan. Jadi seluruh masyarakat berhak mengeluarkan uneg-unegnya.(Rik/Kominfo)