Ini 5 Rencana Aksi OGP Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro Drs.H Suyoto,MSi, melakukan teleconference dengan Brittany Giroux Lane Program Manager Subnational Government Pilot Project dalam rangka Laporan pelaksanaan OGP di Bojonegoro, Jumat (13/01). Teleconference ini dimulai sekitar pukul 08.00 pagi WIB , adalah dalam rangka melaporkan perkembangan Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. Mengawali teleconference ini Kang Yoto mengucapkan selamat tahun baru 2017, serta selamat kepada warga Amerika yang telah memiliki presiden baru. Bupati menyampaikan bahwa ditahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 rencana aksi di Open Government Partnership. Lima rencana aksi tersebut adalah yang pertama revolusi data. Revolusi data ini diprakarsai oleh kaum perempuan melalui kader tim penggerak PKK. Kedua adalah penguatan akuntabilitas pemerintah desa, dimana dalam menjalankan pemerintah melibatkan semua stakeholder mulai tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Rencana aksi yang ketiga adalah peningkatan transparansi sistem anggaran daerah dimana Pemkab akan membangun sebuah aplikasi dalam perencanaan,budgeting dan fungsi kontrol dalam pengelolaan anggaran yang terpusat di DPPKAD. Keempat adalah penguataan keterbukaan dokumentasi kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum. Rencana aksi yang terakhir adalah peningkatan kualitas layanan public. Bupati menegaskan dalam penguatan akuntabilitas pemerintahan desa ini dilakukan dalam upaya menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sejalan dengan semangat OGP. Apalagi saat ini desa mengelola keuangan yang tidak sedikit,semua harus dikelola dengan tepat dengan melibatkan segenap unsur. "Hal lain yang penting adalah penguatan sistem jaringan web desa dan adanya pelatihan sistem keuangan desa," tegasnya. Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten (Kominfo) Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P menjelaskan untuk revolusi data yang diprakarsai oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro. Di tahun 2016 ini telah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan pengisian buku dawis berbasis IT. "Tahun 2017 ini ada 10 Desa yang menjadi Pilot Project revolusi data dengan penguatan sistem aplikasi dawis," ujarnya. 10 Desa yang menjadi pilot project yakni Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Desa Brabowan dan Bonorejo, Kecamataan Gayam, Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo. Kemudian Desa Tlatah, Kecamatan Purwosari, Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro. Kusnandaka menyampaikan bahwa dari 107 web desa 72 web sudah mulai kembali aktif. "Hari ini kita juga menggelar rapat koordinasi inputing peningkatan pelayanan masyarakat," pungkasnya.(dwi/kominfo)