Bimtek Sispan untuk Ketahui Target RPJMD

bojonegorokab.go.id- Perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) dan camat di wilayah Bojonegoro mengikuti bimbingan teknologi Sistim Pantauan (Bimtek Sispan)  di ruang Partnership, Senin (27/2/2017). 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetijo, menyampaikan, Sispan ini merupakan perubahan dari sistim monitoring (Sismon). Saat sismon dulu kecamatan tidak dimasukkan mekanisme akan tetapi sekarang kecamatan dimasukkan sistem. 

"Sispan ini dilaksanakan untuk menilai hasil indikator capaian kinerja. Dalam kecamatan ada tiga pilar capaian yaitu, gerakan desa sehat dan cerdas atau GDSC, Open Data, Kewilayahan," ujarnya.

Dengan pelatihan Sispan, Kusnandaka berharap peserta untuk benar-benar serius dalam mengikuti. Karena peserta pelatihan inilah yang nantinya akan memasukkan data yang ada.

"Nanti kalau ada pertanyaan terkait sistem bisa bertanya ke Dinas Kominfo, kalau masalah aplikasi bisa ke Bappeda. Kita jangan sampai phobia warna, sehingga menghambat kinerja bapak dan ibu sekalian. Sebenarnya hal itu cuma menjadi indikator capaian kinerja apakah sudah sesuai, belum sesuai, atau tidak sesuai," imbuh Kusnandaka.

Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan Djoko Lukito, menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berkomitmen untuk menjadi Kabupaten yang terbuka. Ini dimulai sejak awal kepemimpinan Bupati Suyoto, dan terus melakukan perkembangan dan inovasi melalui teknologi. 

"Waktu pertama kali dimulai dengan dialog publik. Awal adanya keterbukaan dengan dialog publik kita takut, bagaimana menghadapi masyarakat dan masalah lainnya. Tapi kita yakin ini untuk kemajuan Bojonegoro. Kemudian lambat laun kita menggunakan teknologi untuk menyerap aspirasi masyarakat," sambung Djoko.

Menurut dia, bergantinya nama Sismon menjadi Sispan sekarang ini tidak ada perubahan, karena isinya tetap sama. Tujuan dengan adanya Sispan ini adalah untuk mengatahui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Sekarang tujuannya juga untuk mengetahui penyerapan anggaran, sudah tepat apa belum," tegas mantan Kepala Bagian Pemerintahan Bojonegoro itu.

Djoko menjelaskan, Sispan yang disusun oleh camat adalah pertama, tentang evaluasi data (mengenai input data Dawis). Kedua akuntabilitas pemerintah desa (Pemdes) yang sebagian kecil data anggaran ditampilkan dalam website, dan sebagian besar di baliho. Ketiga adalah tentang GDSC yang pada 2018 targetnya adalah menjadi kabupaten ODF (open defecation free) atau bebas buang air besar sembarangan.

Karena itu Djoko berharap adanya kerjasama dan koordinasi dari OPD, kecamatan dan pemdes, dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar tidak terjadi kesalahan. 

"Yang paling penting adalah bukti pendukungnya, bukan hanya laporannya saja," pesannya.(dwi/kominfo)