PKH Bojonegoro, Kemensos Gelontor Rp225 Miliar

bojonegorokab.go.id - Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indarparawansa melakukan kunjungan ke Kabupaten Bojonegoro dalam rangka penyerahan bantuan non tunai untuk program keluarga harapan (PKH) di Pendapa Malwopati, Minggu (5/3/2017). Dalam kesempatan tersebut, Mensos melakukan dialog langsung dengan keluarga penerima manfaat (KPM) dan melihat langsung pencairan bantuan melalui ATM Bank Negara Indonesia (BNI).
 
Kedatangan Mensos ini didampingi sejumlah pejabat kementerian, Anggota DPR RI Komisi VIII, Kuswiyanto, dan Siti Muawanah. Bupati Bojonegoro Suyoto, Wakil Bupati Setyo Hartono, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soehadi Moeljono, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan sejumlah kepala organisi perangkat daerah (OPD) menyambut kedatangan menteri di rumah dinas.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Nur Pujianto dalam laporanya menyampaikan, jumlah KPM di Bojonegoro sejak 2007 hingga tahun 2017 ini meningkat. Untuk tahuhn 2007 jumlah KPM hanya sebanyak 10.687, dan pada 2017 ini sebanyak 47.153 KPM. 

"Ada kenaikkan dari 2007 sampai 2017 sebanyak 36. 466 KPM," kata Nur Pujianto.

Jumlah anggaran yang digelontorkan Kemensos untuk PKH bagi 47.153 KPM di Bojonegoro mencapai Rp255.874.449.200."Bojonegoro ini merupakan urutan ke tujuh anggaran tertinggi keluarga harapan untuk kabupaten/kota di Jatim,"  ucap Nur Pujianto.

Mensos Khofifah Indarparawansa menambahkan, bantuan sosial PKH non tunai tahap pertama tahun 2017 mulai disalurkan ke 200 kabupaten se Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian belum semua kecamatan tuntas non tunai karena masih dilakukan pemetaan dengan Bank Negera Indonesia (BNI) dan juga akses internet untuk menentukan di titik mana distribusi bantuan non tunai itu harus dilakukan. 

Bantuan sosial PKH non tunai yang dicairkan di Pendapa Pemkab Bojonegoro ini merupakan pencairan pertama untuk anggaran tahun 2017. Bantuan tersebut akan dicairkan empat kali pencairan dalam setahun. Rencananya nanti pada bulan Juni atau tiga bulan kedepan akan cair kembali pada bulan september dan November -Desember adalah pencairan terakhir.

"Jadi ritmenya empat kali dalam setahun. Indeks di buku tabungan tadi misalnya ada 500 ribu itu yang bisa mereka cairkan. Untuk total bantuan dalam setahun sebesar  Rp1.890.000 diambil empat kali. Nanti Pendamping PKH akan mengkonfirmasi kepada KPM, kapan saatnya mereka mencairkan. Mereka akan datang keagen kalau non tunai. Yang tunai masih berbasis kantor pos," kata Khofifah, menjelaskan.

Pihaknya berharap dengan sistim ini KPM sudah dapat mulai mengatur keuangannya. Sehingga mereka sudah bisa merumuskan prioritas penggunaan anggarannya. Karena mereka memiliki buku tabungan, dan juga kartu keluarga sejahtera yang berfungsi sebagai standing account. Artinya, jika uang tersebut itu mereka tabung, BNI juga akan memberikan bunganya.

"Kalau anaknya kelas 3 SMP bantuan Maret tidak perlu diambil kalau tidak butuh. Bantuan Maret akan gabung dengan Juni menjadi satu juta. Sehingga bisa untuk kebutuhan tambahan, ketika anaknya mau masuk aliyah atau SMA atau SMK, itu akan bisa meringankan mereka," kata wanita yang pernah maju menjadi calon gubernur Jatim itu. 

Khofifah menambahkan, PKH ini memang diperuntukan untuk tambahan pendidikan dan tambahan gizi anak-anak, bayi balita dan ibu hamil. 

Untuk melayani pembayaran non tunai PKH di Bojonegoro agar efsien, efektif dan tepat sasaran, BNI telah menyiapkan 185 Agen46. Dengan penghitungan rasio 1 : 250, untuk jumlah 471.153 PKM sangatlah mencukupi. 

Di tempat yang sama, Bupati Bojonegoro menyampaikan,  angka kemiskinan di Bojonegoro jika dilihat dari kemiskinannya memang melampaui hal ini dikarenakan adanya lapangan migas. Artinya, jika lapangan minyak diumumkan, dan produk domestik regional bruto (PDRB) dinaikkan, pasti kemiskinan Bojonegoro naik. 

Tapi yang patut disyukuri, lanjut Suyoto, angka kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) semakin menipis-semakin menipis. Dengan indek rasio tahun ini 0,24 menjadi lebih baik. 

"Ini salah satunya karena suksesnya program yang dilaksanakan Kementerian Sosial," sambung bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini.

Bahkan untuk mengetahui kebenaran dan kevalidan data kemiskinan di Bojonegoro, sekarang ini telah ada sistim informasi dan konfirmasi data (Siskada). Karena itu, dirinya telah menginstruksikan kepada semua camat, kades, kepala kelurahan untuk memperbaharui data tersebut setiap enam bulan sekalidan bekerjasama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) masing-masing untuk input data kedalam siskada.

"Saya sudah meminta untuk mengupdate data sebaik-baiknya. Karena kalau ada satu saja yang kelewat pasti akan masuk ke saya," pungkasnya.(dwi/kominfo)