Gelar Musrenbang RKPD 2018

bojonegorokab.go.id - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro digelar Rabu (30/3/2017). Musrenbang ini mengambil tema peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berkelanjutan untuk mewujudkan wong Jonegoro yang lebih sehat, cerdas, produktif dan bahagia. 

Acara yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini untuk merancang program kerja serta capaian yang ingin di capai tahun ini dan tahun depan. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati, wakil bupati Bojonegoro, ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, serta BAPPEDA provinsi jawa timur.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro,  Ir. I Nyoman Sudana, MM menyampaikan, dalam melakukan MUSRENBANG atau melakukan pembangunan di Bojonegoro ini harus bisa menyamakan persepsi pembangunan, saling koordinasi antar lembaga, partisipasi aktif dalam perencanaa, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, komunikasi dan juga sinergitas antar lembaga.  

Dijelaskan, ada tiga pendekatan pembangunan yaitu pertama holistik tematik yaitu menitikberatkan pada keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan tema. Kedua Spasial yaitu pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang. 

“Ketiga Integratif yaitu mengkaitkan antar program untuk mendukung tujuan pembangunan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Mitroatin, S.Pd menapresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro serta jajarannya karena telah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi para organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan skala prioritas pembangunan. 

Maka dari itu, politisi Partai Golkar itu mengingatkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui proses partisipasi seluruh pelaku pembangun dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan DPRD menjadi bagian tersebut. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam MUSRENBANG tingkat desa dan kecamatan. 

“Sehingga pokok-pokok pikiran DPRD tersebut merupakan dokumen yang sangat penting karena bentuk keterwakilan dari masyarakat. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program atau kegiatan,” sambungnya. 

Staf Ahli Gubernur Jawa Timur bidang Ekonomi dan Keuangan Setiajit SH, MM, menambahkan, MUSRENBANG sangat penting karena menyangkut masalah pembangun. Tidak sekedar pertemuan formal saja, tapi juga sebagai acuan kerja dan target pembangunan kedepan. Maka dari itu dalam pertemuan hari ini diharapkan bisa bersungguh-sungguh dalam membahas pembangunan di Bojonegoro. 

“Sudah banyak capaian yang diperoleh kabupaten Bojonegoro antara lain adalah jumlah distribusi HIV, Kusta, TB yang cukup rendah. Namun jumlah klematian ibu dan kematian bayi yang cukup tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pesannya.

Kang Yoto dalam sambutan menyampaikan,  hidup di Bojonegoro merupakan hidup dlumbung kemiskinan, bagaimana tidak orang Bojonegoro sejak lahir sudah miskin. Menurut data BPS, lanjut dia, masyarakat Bojonegoro tidak banyak masyarakat yang memiliki lahan sawah lebih dari 0,5ha, selain itu tanah di Bojonegoro kalau musim hujan pasti banjir, kalau kemarau pasti kering dan tanahnya retak. 

“Syarat jadi orang miskin itu sudah ada di Bojonegoro,” ucapnya. 

Kang Yoto mengungkapkan, dalam bukunya Daron Acemoglu dan James A Robinson “Why Nations Fail” dijelaskan, tidak ada negara yang gagal tetapi negara yang salah urus. Suatu negara atau daerah dapat menjadi maju atau mundur tergantung pemimpinnya. 

“Bagaimana pemimpinnya menggunakan kekuasaan, bagaimana kekayaan yang ada digunakan. Kalau pemimpinnya bisa menggunakan itu dengan baik pasti negara tersebut bisa maju” ujarnya.

Kang Yoto menjelaskan, era sekarang ini sudah berubah dari era lama yang otoriter, KKN menjadi era yang baru yang berdemokrasi. Pola hubungan yang dulu kolusi karena kedekatan dengan atasan menjadi pola hubungan yang partnership. Budaya yang consumtiv berubah menjadi budaya produktif. Pun orientasi yang dahulu untuk berebut warisan harus berubah menjadi menciptakan warisan. Hubungan sosial politik yang dahulu tidak saling percaya menjadi saling percaya. Pola kepemimpinan yang dahulu Cuma hanya bisa memerintah diubah menjadi membimbing. 

Begitu juga oriaentasi yang dahulu hanya memikirkan diri sendiri (self service) menjadi service atau melayani masyarakat. Ada masalah mendesak untuk wujudkan wong jonegoro yang sehat, cerdas, produktif berdaya beli dan bahagia antara lain IPM, Kemiskinan, Penguatan fungsi organisasi desa, kebencanaan, infrastruktur dasar. 

“Masalah ini yang menjadi prioritas kita saat ini harus diutamakan,” tegasnya.

Menurut dia, kunci agar dapat gunakan kekuasaan yang efektif adalah jaga niat dan gairah untuk memikirkan masalah yang dihadapi masyarakat. Perkuat produk berdaya saing agar bisa menyerap tenaga kerja lokal. Fokus pad solusi atas masalah yang ada. Bangun dengan prinsip berkelanjutkan. 

“Mari kita semua bekerjasama untuk bisa mebangun Bojonegoro ini. Agar kita bisa menciptakan wong jonegoro yang lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif dan lebih bahagia, Imbuh Kang Yoto,” pungkas Kang Yoto dengan melanjutkan membuka acara musrenbang Kabupaten Bojonegoro.(dwi/kominfo)