Kang Yoto : Membangun Komunikasi Harus Didasari Data

-
08 May 2017
12 dilihat

bojonegorokab.go.id - Komunikasi adalah bagaimana meyakinkan dan membuat orang mengikuti dan mendukung pemahaman kita atau apa yang kita lakukan. Itu adalah mudahnya menyebut komunikasi. 

Demikian disampaikan Bupati Bojonegoro, Suyoto saat menerima kunjungan 20 mahasiswa dan mahasiswi pasca sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (Unibraw) Surabaya, di Creative Room lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (8/5/2017).

Bupati menuturkan, membangun komunikasi dengan publik harus benar-benar didasari dengan data, karena pemahaman masyarakat yang beragam. Bupati mencontohkan, budaya masyarakat adalah menyalahkan dan mempercayai gosip atau suka rasan-rasan. 

"Maka ketika ada hal atau aduan yang dilakukan adalah dengan memberikan data riil yang terjadi dilengkapi dengan progress report," ujar bupati yang akrab disapa Kang Yoto itu. 

Dengan pemahaman seperti itu, menurut Bupati, menjadi politisi di tahun 2007 di Bojonegoro ini sangatlah mudah karena setiap yang dikatakan pastilah benar. Saat itu infrastuktur dasar di Bojonegoro mulai jalan, pendidikan dan kesehatan memang jauh dari harapan. Kondisi tersebut tidak disangkal karena memang demikianlah realita yang terjadi ditengah masyarakat dan benar pula keadaan kala itu. 

"Dari hal itulah untuk membangun komunikasi kita harus mampu meyakinkan publik yang tentunya tak sekedar meyakinkan namun disertai data yang valid. Bisa dibayangkan bagaimana kerja keras kita untuk menjelaskan," jelasnya. 

Bupati kemudian mencontohkan, ajuan anggaran pembangunan sesuai kebutuhan publik senilai Rp9,2 trilun namun kekuatan anggaran hanya di angka Rp 2 trilun. Dengan kondisi seperti itu, pastinya suatu hal yang mustahil untuk menyetujui semua keinginan publik. 

"Kemudian kita berusaha menjelaskan kepada publik bahwa pilihan dan kondisi kita memang demikian. Akhirnya publik memahami, karena memang realitanya seperti itu," ucap Kang Yoto.

Namun, lanjut dia, kadang ada contoh yang harus ditegaskan secara gamblang kepada publik. Karenanya membangun komunikasi di Bojonegoro adalah bagaimana membangun kepercayaan publik dan mengubah pola pikir untuk berpikir positif, berpikir kreatif kepada seluruh masyarakat. 

Dalam kesempatan ini Bupati juga berbagi kisah bagaimana membangun di Bojonegoro dan beragam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Wong Jonegoro Yang Sehat, Cerdas, produktif dan Bahagia.
 
Pimpinan rombongan Doktor Antoni, Ketua Prodi S2 Universitas Brawijaya Surabaya dalam sambutannya menyampaikan, tujuan kedatangan rombongan Universitas Brawijaya adalah untuk belajar,apalagi pemikiran Bupati Bojonegoro sangat kontemporer dan bersifat global. Pasca sarjana di UBU berdiri tahun 2011 dan telah meluluskan 50 magister komunikasi. 

"Apa yang dipraktekan di Bojonegoro ini sangat luar biasa bisa menjadi tesis maupun kajian lebih lanjut. Kajian ilmu komunikasi dengan pemerintahan sangat penting untuk dikembangkan," tegas Antoni.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,Kusnandaka Tjatur P dalam materinya menyampaikan tentang best praktise pembangunan komunikasi di Kabupaten Bojonegoro. Di awal materinya dia menceritakan tentang sejarah Dinas Kominfo pasca pembubaran Departemen Penerangan di tahun 1999. Bojonegoro menjadi daerah yang masih memiliki Dinas Kominfo. Saat ini di Propinsi Jawa Timur ada 6 kabupaten kota yang Dinas Kominfonya berdiri sendiri sedangkan lainnya bergabung. 

"Tugas kita komunikasi dengan masyarakat dan tugas komunikasi dengan lintas sektoral. Komunikasi publik yang kita bangun dengan cara sederhana dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, saat ini layanan informasi dan aspirasi beragam media mulai langsung bahkan dengan memanfaatkan  sistem berbasis IT," terang Kusnandaka.

Dengan berbagai inovasi tersebut Bojonegoro masuk di portal data Indonesia. Saat ini, setidaknya telah mengembangkan 50 aplikasi untuk mendukung pembangunan dan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan publik. 

"Tak hanya aplikasi, sejalan dengan semangat Open Goverment Partnership atau OGP maka dalam menjalankan pemerintahan kita mengedepankan prinsip transparansi," pungkasnya.(dwi/kominfo)