Bupati Suyoto Akan Bicara Keterbukaan Pemerintahan di Washington

bojonegorokab.go.id – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, semakin dikenal dunia. Pada tahun 2017 ini, Bupati Suyoto mendapat tiga undangan resmi sebagai pembicara di forum internasional. Pertama, undangan untuk membahas rencana aksi dan tindaklanjut open government dengan dukungan pengembangan Teknologi Informasi (TI) bersama 15 negara di Washington D.C pada 18-20 Juli 2017. “Tanggal 16 Juli ini beliau berangkat ke sana, dan tanggal 17 Juli sampai sana,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P saat halal bihalal dengan karyawan dan karyawatinya bersama wartawan, blogger, Forum Radio Bojonegoro (FRB) dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) di halaman Radio Malwopati, Sabtu (8/7/2017). Kusnandaka menjelaskan ada lima rencana aksi keterbukaan yang dilakukan Bojonegoro yang akan dibahas dalam pertemuan nanti yakni revolusi data, akuntabilitas pemerintahan desa, peningkatan transparansi sistim anggaran daerah, penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kualitas pelayanan public meliputi layanan pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Untuk peningkatan transparansi sistim anggaran daerah yang sudah dilakukan Bojonegoro, lanjut dia, pemerintah kabupaten (Pemkab) sudah membuka semua dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) secara real time. “Ini satu-satunya di Indonesia,” tegas Kusnandaka. “Sedangan revolusi data bupati akan menyampaikan peran PKK dalam melakukan pendataan melalui dasa wisma atau dawis,” lanjutnya. Sementara undangan ke dua, kata Kusnanda, datang dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Negara bagian Amerika Serikat untuk membahas keterbukaan pemerintahan dalam mewujudkan kepercaayaan kepada masyarakat. “Kita juga mendapat undangan dari NGO Internasional untuk berbicara tentang open data kontrak di Amsterdam,” ujarnya. Kusnandaka berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama membangun Bojonegoro. Karena tahun ini Bojonegoro sedang menyiapkan kabupaten smart city bersama 24 kabupaten lainnya di Indonesia yang dipilih Kementerian Kominfo. “Semua ini tidak bisa kita dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya,” pungkasnya. Ada beberapa tantangan mendasar yang akan dibenahi dalam mewujudkan smart city ini yakni masalah kemiskinan, kebencanaan, layanan kesehatan. Salah satu caranya adalah melalui Unit Reaksi Cepat dengan menggunakan sarana Radio Malwopati. Melalui unit reaksi cepat radio ini, kata Kusnandaka, keluhan yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kemudian jawaban dari OPD akan disampaikan secara on iar. “Kalau ini berjalan cepat, akan membawa perubahan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Mereka akan peduli dengan kondisi lingkungannya. Selain itu juga meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di masing-masing OPD,” tandasnya. Kusnandaka menambahkan, dipilihnya radio untuk mewujudkan smar city ini karena dari hasil survey yang dilakukan salah satu NGO beberapa waktu lalu, masyarakat Bojonegoro masih banyak mendengarkan radio untuk baik memperoleh informasi atau lainnya. “Oleh karena itu kita juga menggandeng 12 radio di Bojonegoro untuk membuat program Berita 3. Dalam program ini setiap pukul 03.00 WIB semua radio di Bojonegoro menyiarakan berita yang sama,” pungkasnya.(dwi/kominfo)