Menkop UKM : Pemerataan Kesejahteran Atasi Kemiskinan

bojonegorokab.go.id - Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terbaru adalah Sinergi Kementerian Dalam Mengangkat Rakyat Miskin melalui Inklusi Keuangan. Sinergi ini melibatkan sejumlah kementerian yakni Kementerian Keuangan (Kemenkue), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Sosial. Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga menjelaskan tujuan utama sinergi lintas kementerian ini adalah tidak hanya untuk peningkatan ekonomi, namun pemerataan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. "Sehingga kesejehteraan tak hanya segelintir orang," kata Puspayoga usai menyerahkan secara simbolis kredit Ultra Mikro (UMI) di Balai Desa Growok Kecamatan Dander, Senin (14/8/2017). Menurut dia sinergitas ini akan berjalan baik apabila mendapatkan dukungan semua pihak mulai lembaga pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Kredit UMI ini dinilai sangat tepat dan akan membawa manfaat yang luar biasa karena yang menjadi sasaran adalah warga kita yang miskin utamanya kaum ibu. Apalagi kredit yang disalurkan angka macetnya sangat rendah hanya nol sekian persen. "Ini menandakan bahwa sasaran kita tepat bahwa mereka yang kurang mampu jika dibantu mereka juga mau mengembalikan. Justru yang nakal dan tidak mau mengembalikan adalah orang-orang yang mampu," tegasnya. Untuk meningkatkan ekonomi dan pemerataan ini salah satunya adalah melalui koperasi. Lembaga koperasi, lanjut Puspayoga, harus bergerak bersama masyarakat. Dalam kesempatan tersebut dirinya mengingatkan jajaran pemerintah daerah bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai oleh dua hal yakni infrasruktur dan pariwisata. Mengapa demikian ? Puspayoga kemudian menjelaskan dengan tersedianya infrastruktur maka akan memperlanjar jalus distribusi, semisal dengan adanya jalan tol atau infrstruktur jalan yang bagus maka akan menurunkan biaya produksi. Seperti transportasi dan kemacetan termasuk biaya produksi yang tinggi dan mahal. "Namun dengan tersedianya infrastruktur berupa jalan maka biaya produksi akan turun," tandasnya. Sektor lain yang menjanjikan adalah pariwisata . Menurut menteri, daerah-daerah destinasi wisata selama ini adalah daerah-daerah yang menjaga dengan baik lingkungannya, Sumber Daya Manusia dan Sosial, menjaga kearifan lokal dan menjaga sosial dan budaya. Karena itu adalah aset yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan nilai yang membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat. "Jika pariwisata yang memiliki nilai sosial dan budaya meningkat maka NKRI kitapun akan kokoh," pungkasnya. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara (DJBN), Wiwin Istanti mengatakan bahwa prioritas pemerintah pusat adalah peningkatan penanggulangan kemiskinan. Dikatakan, tahun 2019 nanti angka kemiskinan ditarget menurun di angka 7- 8 persen, sedangkan keuangan inklusi mencapai 75 persen. "Ini dapat tercapai dengan adanya kerjasama semua pihak untuk saling bersinergi menggerakkan roda ekonomi dan bagaimana meningkatkan kemakmuran. Salah satunya adalah dengan beberapa program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Keuangan yakni Kredit UMI," sambung Wiwin. Bupati Bojonegoro, Suyoto di hadapan Menteri Koperasi dan UMKM dan tamu undangan lainnya mengatakan untuk menggerakan ekonomi rakyat di semua sektor pihaknya telah menerapkan sebuah kebijakan yakni industri masuk desa. "Kita usir kemiskinan dengan industri masuk desa," tegas bupati yang familier disapa Kang Yoto ini. Bupati menjelaskan dalam penerapan pengelolaan keuangan di Bojonegoro memegang paham Money Follow Problem, Money For Sulution, Solution for Sustainable. Bupati juga menyinggung tentang Dana Alokasi Khusus (DA) Pendidikan, pendapatan penduduk, dan jumlah usia produktif. "Itu tidak akan mendapat data yang sedemikian real tanpa adanya data dasa wisma yang dilakukan oleh Kader PKK. Dengan data yang sedemikian detail ini maka pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk masyarakat," ungkap Kang Yoto. Kedepan Bupati berharap warga Growok yang kini memanfaatkan Kredit UMI untuk kedepannya bisa menolak program keluarga harapan (PKH) maupun beras sejahtera (Rastra) karena ekonomi yang kini mereka rintis melalui Kredit UMI mampu berjalan dan berkembang meningkatkan kesejahteraan. "Oktober nanti kita akan deklarasikan tolak PKH dan Raskin. Kira Kepala Desa Growok berani tidak menolak itu ?" ajak Kang Yoto. Seusai penyerahan secara simbolis penyaluran Kredit UMI kepada 5 perwakilan penerima, Menteri Koperasi dan UKM, Bupati, Anna Muawanah dari DPRI dan tamu undangan lainnya mengikuti teleconference dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kominfo Rudiantara di Megamendung Jawa Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Cilacap Jawa Tengah, Menteri Puspayoga di Dander Bojonegoro dan Menteri Sosial RI di Aceh.(dwi/kominfo)