Mahasiswa Bojonegoro Deklarasi Anti Radikalisme dan Intoleransi

-
01 Nov 2017
92 seen

bojonegorokab.go.di - Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro menghadiri Seminar Nasional dengan tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia" dengan narasumber Ketua MUI, K.H Ma’ruf Amin. Dalam kegiatan tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan dan deklarasi kebangsaan melawan radikalisme dan intoleransi, yang juga diikuti oleh mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri, dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro.

Kapolres mengatakan, apa yang dilakukan oleh dua kampus tersebut perlu dijadikan contoh untuk yang lain. Meskipun saat ini situasi Kamtibmas di Kabupaten Bojonegoro masih sangat kondusif, namun menurut beliau kewaspadaan masuknya paham radikalisme perlu diantisipasi.

“Kegiatan ini untuk membentengi generasi muda dari paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Melawan radilalisme kita tidak boleh lengah, harus tetap waspada," kata Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro.

Setelah pelaksanaan penandatanganan dan deklarasi kebangsaan melawan radikalisme dan intoleransi, dilanjutkan dengan seminar Nasional dengan tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia" dengan narasumber Ketua MUI, K.H Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan itu Ma’ruf Amin menyampaikan  pentingnya mewaspadai dan menangkal radikalisme yang ingin mengubah dasar Negara.

Ma’ruf Amin menjelaskan intoleran adalah kelompok yang tidak bisa menerima perbedaan, ada kelompok - kelompok yang fanatik, tidak sepaham dianggap kafir, dan kelompok itu menurutnya berbahaya sekali karena bisa merusak keutuhan bangsa.

"Persoalan agama sudah selesai, tidak saling bertentangan antara Pancasila dan Islam, sehingga tidak perlu  dipermasalahkan lagi. Indonesia bukan negara Islam, negara ini adalah negara Bhineka Tunggal Ika," katanya.

Terkait dengan perkembangan ekonomi indonesia, menurut Ma'ruf Amin, sekarang ini terjadi kesenjangan ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Bahkan kesenjangan umat ini juga menjadi kepedulian Presiden. Karena kesenjangan ekonomi itu sudah ada sejak lama dan lembaganya berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan ekonomi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

"Untuk menghilangkan kesenjangan harus ada perubahan besar yaitu melalui arus baru ekonomi indonesia, dan arahnya pemberdayaan umat. Kalau umatnya kuat bangsanya kuat begitu sebaliknya," terangnya. (dwi/kominfo)