Proyek Konstruksi Fasilitas Pemrosesan Gas Jambaran - Tiung Biru Segera Dimulai

bojonegorokab.go.id ‐ Proyek proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi fasilitas pemrosesan gas (engineering, procurement, and construction/EPC GPF) Lapangan Gas Jambaran - Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebentar lagi dimulai. Kepastian itu menyusul setelah ditandatanginya kontrak pekerjaan tersebut antara PT Pertamina EP Cepu dengan Konsorsium PT Rekayasa Industri ‐ JGC Indonesia – JGC Corporation di Jakarta, Senin (4/12/2017) kemarin.

"Untuk kelancaran pelaksanaan Project EPC GPF JTB, mohon dukungan yang maksimal dari seluruh stakeholder," kata PGA Manager and Relations PEPC, Kunadi melalui siaran persnya yang dikirim kepada surabanyurip.cpm, Selasa (5/12/2017).

Diharapkan dengan dukungan semua pihak proyek EPC GPF dapat diselesaikan tepat waktu, tepat anggaran, tepat spesifikasi, dan tepat hasil. 

Kunadi menjelaskan, pelaksanaan tender EPC GPF ini secara pelelangan umum menggunakan metode pemasukan penawaran sistem dua tahap yang telah dimulai Mei 2015. Dari hasil pembukaan dokumen penawaran tahap dua didapatkan harga penawaran terendah dari Konsorsium PT Rekayasa Industri – JGC Indonesia– JGC Corp dengan harga penawaran kurang lebih USD 984 juta.

Dia mengungkapkan Pertamina sebelumnya telah melakukan negosiasi secara business to business dan menandatangani Settlement Agreement dengan ExxonMobil tanggal 3 November 2017 dan dilanjutkan dengan penandatanganan PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) antara PT Pertamina EP Cepu dengan PT Pertamina (Persero) tanggal 13 Nopember 2017.

"Pertamina terus berupaya melakukan efisiensi agar harga gas dari JTB dapat memenuhi harapan pasar," imbuh Kunadi.

Dengan berbagai langkah efisiensi, PT Pertamina EP Cepu memangkas Capex menjadi USD 1.547 Juta dan nantinya Kapasitas dari Plant yang akan dibangun sebesar 330 MMSCFD dengan mendapatkan produksi Sales Gas sebesar 172 MMSCFD dan masa Plateau 16 Tahun. 

"Project Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru diperkirakan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 6.000 tenaga kerja pada puncak pelaksanaan proyek," pungkas Kunadi.

Diperkirakan, proyek tersebut akan dimulai paling lama tiga bulan setelah penandatanganan kontrak. Karena ada beberapa persiapan yang akan dilakukan sebelum proyek dimulai. Salah satunya sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.(dwi/kominfo)