Menteri Pertanian Panen Raya Padi Di Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Menteri Pertanian RI Arman Sulaiman melakukan panen raya padi bersama petani di wilayah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Senin (22/1). Panen raya ini serentak dilakukan di tujuh desa dengan luas tanaman padi mencapai 1.833 hektar, dengan rincian desa Gedongarum 359 ha, Kedungprimpen 325 ha, Temu 315 ha, Prigi 301 ha, Semambung 139 ha, Kanor 205 ha, serta desa Pilang 189 ha. Saat panen raya Menteri Pertanian didampingi Wakasad TNI Jenderal Tatang S, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Ketua KTNA, Winarno Tohir, dan Bupati Bojonegoro, Suyoto. Dalam kesempatan itu Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan menolak rencana impor beras yang akan direalisasi pada awal tahun 2018 ini. Sebab mulai Januari hingga Mei nanti petani padi sudah mulai menikmati masa panen. "Jika rencana impor beras dilakukan Pemerintah maka harga gabah petani dikawatirkan akan jatuh di titik paling rendah," ungkap Kang Yoto. Selain sudah mulai panen seluas 1.833 hektar, lanjut Kang Yoto Pebruari mendatang juga akan melakukan panen padi seluas 35.779 hektar dan Maret juga akan panen kembali seluas 25.694 hektar. "Dan diperkirakan panen terakhir musim tanam padi pertama ini akan jatuh pada April mendatang. Padahal pada panen perdana ini diperkirakan dalam satu hektar tanaman padi akan menghasilkan hasil panen gabah kering sawah sebanyak 6,24 per hektar," jelas Kang Yoto. Dengan demikian masih kata Bupati asal Desa Bakung Kecamatan Kanor ini hingga April nanti Bojonegoro akan memiliki gabah hasil panen sekitar 500.480 ton. "Jumlah ini lebih kecil dibanding hasil panen selama 2016 yang mencapai 1,580.000 ton gabah kering sawah," imbuhnya. Sementara itu Ketua KTNA Pusat, Winarno Tohir, mengatakan panen di Kanor demikian luas dan hebat. "Ini adalah panen raya, jika selama ini panen di Bojonegoro sedikit saja namun kenyataannya sangat luas sekali," katanya. Oleh karena itu lanjut Winarno, Jawa timur harus menolak import beras. Import sebaiknya dipikirkan kembali jangan sampai harga gabah petani jatuh disaat panen raya. Dalam kesempatan yang sama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa salah satu capaian pembangunan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sejak 2016-2017 tidak ada import beras masuk di Indonesia. Soal rencana impor beras, menurut Mentan bukanlah kebijakan kementerian yang dipimpinannya. Namun merupakan program di Kementerian lain. “Sejak Januari kita panen, jangan takut dengan anggapan yang tidak panen, panen puncak terjadi sepekan lagi. Kesepakatan Bulog dengan kita, harus serap. Jangan terjadi seperti tahun lalu hanya separuh serapan. Panen seluruh Indonesia ada sekitar 2 juta hektar dan konsumsi hanya 1,6 juta ton. Jadi Bulog harus menyerap. Jangan mengambing hitamkan, karena akan merugikan petani kita,” tegas Amran Sulaiman. (Git/Kominfo)