Menteri Yasonna Apresiasi Unit Kerja Kantor Imigrasi di Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengapresiasi terobosan dari Bupati Bojonegoro, Suyoto, atas sinergitas yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro. "Dengan adanya UKK di Bojonegoro ini, bisa menghemat pengeluaran serta mempermudah kepengurusan pasport bagi masyarakat," ujarnya saat memberikan sambutan dalam rangka peresmian Gedung UKK, di Jalan Pattimura, Sabtu (3/2/2018). Saat ini, masyarakat yang memiliki uang lebih akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, tambahan kuota umroh juga membuat permintaan paspor meningkat, padahal hingga saat ini Dirjen Imigrasi hanya memiliki 125 kantor dari 415 kabupaten dan kota. "Terobosan Bupati Suyoto dengan adanya UKK ini bisa membantu kinerja Keimigrasian. Ini semua demi kepentingan masyarakat, terlebih minat berangkat umroh yang semakin meningkat," ungkapnya. Yasonna menyatakan, pendapatan Dirjen Imigrasi anjlok pasca-kebijakan bebas visa karena tak lagi mendapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini berdampak juga pada perencanaan penambahan kantor Imigrasi di daerah. "Dalam setahun kami kehilangan Rp 1,3 triliun," ujarnya. Selain itu adanya keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi persoalan karena setiap tahun banyak yang pensiun ditambah moratorium. "Di beberapa tempat, kantor imigrasi bisa melayani 4 kabupaten atau kota sekaligus seperti di Solo, oleh sebab itu antriannya mengerikan," tandasnya. Pihaknya mengingatkan jajaran Kemenhumham untuk melakukan evaluasi dan memantau secara berkala terhadap UKK di Bojonegoro ini, sehingga kualitas pelayanan dipertahankan dan ditingkatkan. (Dwi/Kominfo)