Jangan Gunakan Pola Penganggaran Normatif

bojonegorokab.go.id - Bojonegoro adalah daerah yang tidak normal jika dibandingkan dengan daerah daerah lainnya khususnya dari sisi Penganggaran karena yang senantiasa fluktuatif . beberapa tahun ini kita merasakan dampak naik turunnya penerimaan DBH yang berdampak pada pengurangan anggaran dan lain sebagainya. "Oleh karenanya untuk menghadapi hal ini dibutuhkan perencanaan dan pola penganggaran yang cerdas tidak normatif," ungkapBupati Bojonegoro , doktor H Suyoto saat memimpin rapat rutin manajemen review , di Rumah Dinas Bupati, Jumat (02/02) Menurut Bupati, dengan adanya sektor migas membuat kita menjadi daeah yang tidak lumrah. Karenanya untuk itu dalam segala hal harus dikelola secara cerdas. Salah satunya adalah pola penganggaran mulai perencanaan dan lain sebagainya . Dikatakan Bupati fluktiatifnya anggaran ini jangan menjadikan alasan untuk kita agar tidak naik kelas. "Dalam perencanaan penganggaran kita harus benar-benar jeli sehingga jika terjadi penurunan DBH tidak akan berdampak pada hal yang signifikan. Masalah kita adalah dari sisi perencanaan dan pengkuran yang dinilai harus dikaji lebih lanjut," tegsnya. Dalam kesempatan ini Bupati menegaskan beberapa hal yakni instansi pembuat perencanaan dan pengukuran harus lebih teliti dan cermat. Untuk semua Satuan Kerja, lanjut Bupati, perencanaan di satker-satker kita masih harus ditingkatkan . "Kita harus ambisius jangan hanya biasa biasa saja dalam memikirkan masalah rakyat ," katanya. Bupati mencontohkan dua daerah yang berhasil yakni Bandung yang berhasil mengelola CSR mereka dengan baik serta Banyuwangi yang mampu menjadikan daerah mereka menjadi destinasi wisata yang sangat menjanjikan . perencanaan menyakut dua aspek yakni politik dan bisnis, politik adalah bagaimana mengatasi dan menjawan keluhan rakyat, sedangkan dari sisi Bisnis bagaimana mencari sumber yang akan mampu meningkatkan sisi pendapatan asli daerah bersumber dari potensi dan kemampuan lokal. Setelah mendengarkan beberapa jawaban pimpinan SKPD Bupati sedikit lega karena semua mengakui bahwa ada sedikit ketidak tepatan dalam perencanaan dan penganggaran. Pengakuan jujur ini akan menjadi starting kita untuk memulai perencanaan dan pengukuran yang tepat. Dihdapan pimpinan SKPD Bupati menghimbau agar tidak terjebak pengalokasikan pada Anggaran Perjalanan dinas dan Honor saja. Ingat bahwa TPP yang diberikan ini sudah masuk dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi PNS. Kepada para kepala dinas untuk cermat memilih tugas yang menggunakan perjalanan dinas keluar daerah, seyogyanya adalah hal hal urgent saja yang dihadiri. Menurut Bupati, dirinya saja memilih benar mana yang harus dihadiri. Sementara itu Beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam kesempatan ini mengakui bahwa penurunan sektor DBH yang selama ini menyokong kekuatan anggaran membuat beberapa SKPD mengalami kesulitan salah satunya diakhir tahun mereka nyaris tak mampu membayar Listrik dan air di kantor mereka, demikian pula gaji tenaga bantu dan tenaga kontrak yang selama ini telah bekerja ada yang hanya mampu membayar selama 11 bulan saja. Hal lain yang disampaikan adalah dimana fluktuatif sektor penerimaand dari DBH Migas ini membuat SKPD harus beberapakali melakukan penyesuaian agar bisa menyukupi keuangan yang dianggarkan dengan anggaran yang akan diterima. Bahkan beberapa kepala menyatakan bahwa DBH migas ini menjadi salah satu pemicu perubahan anggaran di SKPD bahkan nyaris gagal bayar dan beberapa program akhirnya dihentikan sambil menunggu tahun anggaran baru. (Git/Kominfo)