Tiga Bupati Gelar Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan

bojonegorokab.go.id - Tiga pemerintah kabupaten yakni Bojonegoro, Ngawi dan Blora menggelar rapat koordinasi pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan di Hall Kemuning Arra Amandaru Hotel, Kamis (24/5/2018. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto, Bupati Blora, perwakilan Bupati Ngawi, Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur , Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan Adm Perhutani Ngawi. Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto, menyampaikan, dengan bertemunya para bupati diwilayah perbatasan maka membuka isolasi Blora khususnya diwilayah Selatan Blora, terlebih dengan dibukanya jalan Trans Jawa .  Menurutnya dengan dioperasionalkannya akses jalan tol Trans Jawa maka pembangunan harus di buka oleh seluruh daerah. "Prinsipnya ada dua pendekatan saling melengkapi yakni pembangunan segera direalisasikan namun sisi hukum dan administrasi juga harus segera dilegalkan. Karena termasuk batas propinsi maka telah pula dibahas di musrenbangnas," tandasnya.  Ditegaskan, kedepan agar segera ada MoU antar wilayah, desain dan dukungan ke Pemerintah Provinsi agar segera direalisasikan.  Bupati Blora, Djoko Nugroho, mengatakan, wilayahnya yang berada di selatan cenderung melakukan aktifitas ekonomi diwilayah Ngawi, kemudian di wilayah Timur lebih memilih untuk berbelanja di Surabaya daripada Semarang.   "Beberapa wilayah terpencil juga melakukan aktifitas ekonomi di Kecamatan Ngraho yang masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro," tandasnya. Untuk membuka akses ekonomi maka pihaknya akan membangun infrastruktur yang menghubungkan dengan Kabupaten Ngawi dan Bojonegoro. Salah satunya adalah pembangunan jembatan medalem yang berada di Kecamatan Mendem Kabupaten Blora dan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.  "Serta jembatan Randublatung- Getas  yang berada di Kabupaten Blora yang menghubungkan Banjarejo Kabupaten Ngawi," tegasnya. Menurut Kokok, sapaan akrabnya, dengan membuka akses diwilayah selatan ini akan membawa dampak ekonomi, apalagi wilayah selatan Blora merupakan sentra penghasil padi di Blora.  "Saya berharap agar pembangunan jembatan yang akan membuka akses ekonomi,"pungkasnya.  Sementara itu Pj Bupati Bojonegoro,  Suprianto,  mengingatkan, bahwa pentingnya kerangka dan payung hukum, kemudian dilihat pula apakah masing masing wilayah juga sudah mengalokasikannya. "Jug perlunya kesepakatan bersama antar daerah dan adanya pendelegasian kewenangan ditingkat OPD," katanya.  Pj Bupati Bojonegoro sangat mendukung adanya inisiatif yang digagas Bupati Blora untuk membangun jembatan yang menghubungkan Kedua Kabupaten karena semangat yang utama dalam membangun jembatan ini adalah membuka akses ekonomi. "Dengan membuka wilayah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,"jelasnya. (dwi/Kominfo)