Gelar Lokakarya Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan

bojonegorokab.go.id - Pemkab Bojonegoro melalui Bappeda mengadakan Lokakarya pengembangan jaringan kemitraan, Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan di partnership room lantai 4 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (04/12/2018). 

Acara ini dihadiri Bupati Bojonegoro, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur, Universitas Gajah Mada, Ketua DPRD, Asisten Daerah, ISI Yogyakarta, BLK Provinsi Jawa Timur, Adm Perhutani KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Ngawi, Sradan dan Cepu, BPS Kab. Bojonegoro, Kepala Bulog Bojonegoro, Camat se-Kabuoaten Bojonegoro, Pelaku dunia usaha di kabupaten Bojonegoro. 

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro I Nyoman Sudana, kegiatab ini bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha di kabupaten Bojonegoro. "Selain itu kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan kawasan pedesaan," katanya. Dijelaskan kegiatan ini juga merupakan dukungan program pada kawasan pedesaan yang menurut Perbub No. 33 Tahun 2018 jumlahnya ada 19 kawasan yang terbagi menjadi bidang pertenakan/perikanan, pertanian dan transmigrasi,industri kreatif, pengelolaan makanan dan minuman. "Selain itu dengan adanya kegiatan ini bisa menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan lainnya, sehingga bisa dijadikan kawasan wisata Bojonegoro. Yang mana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Sigit Kusharijanto juga menyatakan kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. tidak mudah untuk membangun desa tanpa dukungan dari semua pihak. "Karena perlunya kemitraan maupun kolaborasi antar berbagai pihak," ucapnya. Menurutnya semua kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dengan semua pihak. Karena tumpuan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pemerintah desa, sehingga tonggak ekonomi bangsa kita bisa kuat. "Mari kita bersinergi bersama untuk meningkatkan perekonomian kawasaan pedesaan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," tandas Sigit. 

Sementara itu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan dana Insentif desa jika di desa ada program kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah: 
1.  Pengelolaan sampah 
2.  Sanitasi lingkungan dan sanitasi rumah tangga 
3.  Penanaman penghijauan berbasis tanaman lokal
4.  Pengembangan dan peningkatan jumlah populasi ternak rumanesia
5.  Pengembangan agribisnis dan makanan olahan berbahan baku hasil pertanian
6.  Home industri kreatif berbahan lokal
7.  Pojok penerangan lintas desa/dusun
8.  Pelunasan PBB tepat waktu
9.  Kelompok sadar huku yang aktif
10. Mitigasi bencana dini (penanggulangan bencana sejak dini) 
11. Anak usia sekolah dan tidak Drop Out (sampai SMA)
12. Mengamati gizi buruk dan stanting di lingkungan sekitar
13. Penanganan penyebaran penyakit menular
14. Ruang terbuka hijau ramah anak dan ibu
"Apa yang sudah bagus kita terus jalankan/pertahankan, yang belum bagus kita perbaiki, yang belum kita adakan, yang harmonis kita sinkronkan, sehingga apa yang kita bisa fokus dengan apa yang ada," ungkapnya. 

Bu Anna berharap adanya zonasi wilayah di Bojonegoro, sehingga bisa dibedakan nilai konjungtur dari setiap wilayah. "Dengan begitu kita bisa membuat program yang sesuai dengan wilayah zonasi masing-masing. selain itu pihak perbankan bisa mensinergikan dengan program pemerintah untuk membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi," imbuhnya. Menurut Bupati Ini untuk melindungi para pelaku usaha dari jeratan rentenir, sehingga mereka bisa fokus dalam menjalankan usahanya. "Jika mendapatkan modal dari rentenir mereka kerjakeras untuk menutupi pembayaran kepada rentenir," tegas Bu Anna sapaan akrab Bupati Bojonegoro. 

Dengan adanya kegiatan ini kedepan diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi di pedesaan, yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu OPD harus merencanakan program-program pemerintah dengan baik. Sehingga Bojonegoro menjadi daerah yang berhasil mengejewantahkan program revolusi mental dari Presiden. "Program pengembangan kawasan ekonomi perdesaan ini didukung oleh semua pihak. Sehingga terbentuk sinergitas antar berbagai pihak juga," pungkasnya. (Dwi/Kominfo)