Gelar Seminar HAM untuk Pelihara Harmonisasi Sosial
bojonegorokab.go.id - Bakesbangpol Linmas Bojongoro menggelar Sarasehan dan Seminar HAM Tahun 2018 dengan tema “Dengan Sarasehan/Seminar HAM Kita Pelihara Harmonisasi Sosial Dalam Upaya Mendorong Kelancaran Dan Pembangunan Untuk Hidup Rukun, Damai Sentosa Dan Makmur” di Pendopo Kecamatan Dander, Selasa (18/12).
Acara ini dihadiri juga Kepala Inspektorat, Senat Mahasiswa Universitas di Bojonegoro, perangkat desa, dan Dinas P3AKB. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kusbiyanto menyampaikan bahwa HAM itu penting karena merupakan Hak Asasi Manusia sejak lahir. "HAM juga berkaitan dengan hak politik, keamanan, kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas. Kita ambil contoh orang dengan HIV dimana di Bojonegoro terdapat 96 kasus, dimana mereka juga memiliki hak untuk mendapat pelayanan. Kita tidak bisa mengecualikan sekelompok orang karena memiliki riwayat kesehatan yang menjadi momok bagi masyarakat," katanya.
Menurutnya mereka tetap memiliki hak-hak dasar bagi manusia. Demikian pula kaitannya dengan kekerasan anak dan perempuan, bagaimana mereka bisa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. "Selain itu kaitannya dalam pembangunan bahwa ujung tombak dalam pembangunan adalah desa. Dimana desa memiliki data-data yang dibutuhkan pemkab untuk mengambil kebijakan," ujarnya.
Sehingga keputusan yang diambil Bupati Bojonegoro untuk membangun daerah pinggiran sudah sangat tepat. Karena mereka yang berada di daerah pinggiran memiliki hak yang sama dengan penduduk yang berada di kota. Bupati Bojonegoro Anna Muawanah juga mengatakan bahwa Bojonegoro rangking ke-3 di jawa timur dalam penggunaan DIPA. Perubahan tolak ukurnya dalam bicara HAM adalah pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan. "Dimana kita mengambil tenaga honorer dari pegawai magang yang sebelumnya membantu pelayanan kesehatan tanpa di bayar. Kedepan dalam pelayanan kita akan lebih memfokuskan ke daerah-daerah yang masuk ke dalam Ring atau daerah terluar di Bojonegoro.
Kita harus bisa membuat program yang langsung menyasar ke daerah-daerah tersebut," ungkapnya. Selain itu juga perlu penguatan institusi vertikal seperti TNI untuk melakukan TMMD atau Baktikarya ke daerah-daerah tersebut. Dijelaskan pula kenapa HAM tidak jalan karena Demokrasi tidak jalan. Salah satunya adalah tidak jalannya demokrasi di tingkat bawah yang merupakan ujung tombak pelayanan. "Di negara-negara miskin jumlah kemiskinannya semakin akut karena demokrasinya tidak jalan," jelasnya. Ditambahkan Bojonegoro jumlah kemiskinannya turun 1,48% tahun 2018. "Kami akan mencanangkan angka kemiskinan turun antara 1,5%-2,5% setiap tahunnya. Dalam penggunaan anggaran harus tepat guna, tepat sasaran, dan akuntabel. Kita akan undang BPK untuk mengaudit sehingga dalam penggunaan anggarannya bisa benar-benar akuntabel," imbuhnya.
Diharapkan di Bojonegoro ini bisa mengejawantahkan Revolusi Mental Presiden RI yaitu hidup sehat, penggunaan anggaran harus efisien, tepat guna, tepat sasaran. Untuk masalah HAM yang utama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, akses ekonomi. Salah satu dinamika ham adalah adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Sehingga para kepala desa harus bisa mendata masyarakatnya tanpa memandang mereka. Sehingga perlu dibuatkan kebijakan yang bersifat langsung ke masyarakat. Untuk meminimalisir kesenjangan HAM baik birokrasi, para politisi (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati dan Wakil Bupati, Walikotan dan Wakil Walikota termasuk kepala desa harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal yang ditopang dengan sumberdaya yang dipilih.
Kedepan dalam kegiatan Sarasehan dan Seminar HAM harus diadakan didaerah-daerah yang masuk ring3 (daerah-daerah pinggiran) jangan di kota saja. Karena mereka lebih membutuhkan informasi ini ketimbang mereka yang ada di kota. (Dwi/Kominfo)
